Lewat TOSS, Sampah Bisa Langsung Diolah Jadi Listrik

Regasifikasi listrik dengan implementasi Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) untuk Listrik Kerakyatan cocok dilakukan di wilayah Indonesia timur.

Begitu kata Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN Djoko Rahardjo Abumanan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3).

Dia menguraikan bahwa TOSS Listrik Kerakyatan ini merupakan bagian dari program Waste Management and Waste to Energy yang diinisiasi oleh Sekolah Tinggi Teknik Perusahaan Listrik Negara (STT PLN) bekerja sama dengan PT Indonesia Power (IP) dan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali.

“Ini adalah buatan anak bangsa. Dan ini sesuai untuk daerah di Indonesia Timur,” ujar Djoko di Jakarta, Minggu (30/3).

Kata Djoko, dengan teknologi ini, maka ke depan sampah bisa langsung diproses dengan cara teknologi peuyeumisasi yaitu fermentasi sampah, pencacahan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan terakhir peletisasi yang menghasilkan pelet.

“Peuyeumisasi pakai aktivitor jadilah pelet dan bisa dipakai untuk kompor. Dan ujung dari proses itu dapat menghasilkan listrik yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Miniral (ESDM) FX Sutijastoto.

“Kalau sudah siap, ini bisa langsung kita kembangkan di daerah-daerah, baik untuk mengolah sampah atau budidaya kayu yang bisa dipanen,” ucap Sutijastoto.

Selain sampah, Sutijastoto juga mencontohkan bahwa pembuatan pelet untuk proses Regasifikasi-TOSS bisa memanfaatkan tanaman Kaliandra yang dapat dipanen dalam waktu enam bulan. Ia juga menambahkan bahwa teknologi ini juga bisa dipadukan dengan sumber energi lain seperti energi surya.

“Inilah yang mau kita dorong nanti kita bisa sinergikan dengan kementrian terkait misalnya Kemendes, karena Kemendes punya program untuk pengembangan BUMDes,” imbuh Sutijastoto mengenai peluang pengembangan program Regasifikasi-TOSS bersama program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes).