Berita

Brigjen Dedi Prasetyo/Net

Nusantara

KAMPANYE TERBUKA

Polri: Indeks Kerawanan Pemilu Di Jakarta Masih Dinamis

JUMAT, 29 MARET 2019 | 14:38 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. DKI Jakarta masuk kategori daerah yang cukup rawan konflik pada masa kampanye Pemilu serentak 2019. Hal ini berdasarkan mapping dan profiling yang dilakukan Polri terhadap seluruh daerah di Indonesia.

"Untuk wilayah DKI Jakarta ini indeks kerawanan pemilunya skornya masih kategori potensi cukup rawan, belum masuk rawan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Jumat (29/3).

Kendati skornya masih kategori cukup rawan, namun hal itu bersifat dinamis dan masih bisa kemungkinan statusnya naik menjelang hari pencoblosan 17 April nanti.


"Perubahan-perubahan seperti itu dihitung kembali maka terjadilah seperti ini. Nanti jelang masa tenang dan hari H akan didata kembali," terang Brigjen Dedi.

Masa kampanye terbuka saat ini, Polri telah melakukan pemetaan, yang tadinya Provinsi Papua baik tingkat kabupaten maupun kota menempati ranking pertama daerah yang paling rawan, kini berubah.

Kota Tangerang Selatan, Banten menempati rangking pertama daerah yang paling rawan saat kampanye terbuka. Di posisi kedua, Jakarta Utara, diikuti Pidie Raya (Aceh), Banggai, Donggala (Sulteng), Jakarta Barat, Mentawai, Tanah Datar (Sumbar), Jakarta Timur dan Yogyakarta.

"Kalau yang kemarin Jakarta hampir enggak ada, sekarang didominasi justru di wilayah Jakarta kerawanan itu," demikian Brigjen Dedi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya