Berita

Spanduk "Kami Rakyat Jokowi" yang viral mengisi beberapa titik lokasi di Jawa Timur/Net

Politik

Shohibul Anshor: 'Kami Rakyat Jokowi' Berbahaya Dan Merugikan Suara Petahana

JUMAT, 29 MARET 2019 | 06:10 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Komunitas "Kami Rakyat Jokowi" yang mengingatkan pada gerakan "Kami Indonesia, Kami Pancasila" sangat tidak bersahabat.

Pasalnya kelompok yang menggunakan frasa itu di spanduk di beberapa titik di Jawa Timur ini dinilai memiliki semangat dikotomi, bersifat vonis dan intimidatif.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Shohibul Anshor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/3).


"Ada hal serius dibalik makna tulisan 'Kami Rakyat Jokowi' yang ada di spanduk-spanduk di Jatim itu. Semangat dikotomistik yang tak bersahabat dan sama bahayanya dengan 'Kami Indonesia, Kami Pancasila' yang intimidatif itu," kata Shohibul.

Selain memiliki makna pengkotakan dan pecah belah, "Kami Rakyat Indonesia" secara tak langsung mengandung klaim atau paling tidak bertendensi mengatakan bahwa komunitas ini (“Kami”) lebih baik karena (menjadi) “Rakyat Jokowi”.

"Karena pentingnya klaim dan propaganda, pembuat spanduk itu terkesan kuat merelakan dirinya jatuh dalam kesesatan berfikir," kata Shohibul.

Shohibul membandingkan si pembuat spanduk dengan peristiwa yang pernah ada di Indonesia tatkala Presiden Pertama Soekarno didukung Badan Pendung Soekarno.

"Dulu Soekarno memiliki jejaring politik yang dinamai “Badan Pendukung Soekarno”. Itu tak salah, karena klaimnya benar untuk orang-orang tertentu dari rakyat Indonesia yang jumlahnya pun susah atau tak membutuhkan sensus," lanjut Shohibul.

Shohibul bahkan menilai Jokowi menghadapi resiko elektoral akibat spanduk yang fotonya viral di media sosial itu.

"Memang, dengan spanduk semacam ini bisa saja militansi kalangan tertentu yang menjadi pendukung Jokowi bisa makin kuat. Tetapi secara keseluruhan itu cukup merugikan. Saya sama sekali tak yakin korelasi bunyi spanduk  itu dengan peluang untuk mengagregasi jumlah dukungan buat Jokowi. Baik dari yang tadinya bertekad Golput atau masih dalam posisi undecided votter, apalagi swing votter dari kubu Prabowo Sandi," lanjut Shohibul.

Di luar pendukung Jokowi, lanjut Shohibul,  nalar sehat pasti akan menolak bunyi spanduk karena kering dari unsur persuasi sama.

"Padahal kampanye itu tujuannya mengajak orang yang justru dihindari oleh bunyi spanduk ini," kata Shohibul.

"Semoga saja 'Rakyat Jokowi' ini tak meminta hak-hak istimewa di negeri ini dan pula jangan minta keistimewaan di TPS saat memberi suara tanggal 17 April nanti," demikian Shohibul.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya