Berita

Menkopolhukam Wiranto/Net

Publika

Manufacturing Consent

KAMIS, 28 MARET 2019 | 15:59 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

DI masa Presiden SBY berkuasa, Budiman Sujatmiko menunggangi gerakan "Massa Actie"-nya si Jumhur Hidayat. Kontra Pemerintah.

Sujatmiko menyatakan variable demokrasi seperti "freedom of speech" terancam.

Liberal Pioneer Rizal Mallarangeng mempermalukan Sujatmiko dengan argumen bila Presiden SBY otoriter, Lho Jumhur kok bisa menggelar aksi demonstrasi dan Sujatmiko bebas ngoceh menyerang Pemerintah SBY.


Semalam di ILC, Arya Sinulingga membantah Rocky Gerung dengan metode serupa. Inas Zubir Hanura meradikalisir counter attack klik cebong dengan menambah bumbu istilah "ngibul" yang diangkat Rocky Gerung.

Dalam rangka kontrol media, "Rezim Kerja" mengadopsi pola melting pot blender antara Amerika dan China.

Ada "limited freedom of speech" dalam frame "Too Liberal" outlook. Dampaknya; Bunuh Diri Massal Intelektual.

Dalam rangka mengontrol media, Pemerintah Komunis China mempraktekan tiga "complex combination"; Party monitoring news content dari 358 stasiun television dan 2.119 koran, legal restrictions on journalists, dan financial incentives for self-censorship.

Di Amerika dan Indonesia, tidak ada direct state monitoring news content dan incentives for self sensorship.

"Rezim Kerja" ngga ragu cangkok format "Too Liberal" dari Amerika. Mereka tau media liberal serve elites interest.

Media Liberal mengambil alih fungsi Reich Minister of Propaganda of Nazi Germany Paul Joseph Goebbels.

Dalam Buku "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media" Edward S. Herman dan Noam Chomsky menerangkan model propaganda "systemic biases" yang dimainkan media-media liberal.

Motif "Bias Tersistematis" adalah stabilisasi profit bisnis media.

"Framing" dan "spin-doctoring" merupakan Aspek penting dalam media bias. Tujuan "membingkai berita" adalah menggiring opini publik. Nyaris semua mainstream media melakukan framing dan nyepin berita yang menguntungkan penguasa. Tak heran bila mutu jurnalistik turun drastis.

Kolaborasi rezim, taipan, media moguls dan buruh jurnalistik merupakan natural filter bubbles dan menghasilkan apa yang disebut Noam Chomsky sebagai "flak mechanism" yaitu "to discredit organizations or individuals who disagree with or cast doubt on the prevailing assumptions favorable to The Establishment".

Noam Chomsky menyebut favorable assumptions itu sebagai the fifth filter.

Di Era Cold War, asumsi filter kelima itu diidentifikasi dengan frase "Anti Communism". Chomsky memodifikasi dan update the fifth filter dengan generic terms seperti "enemy", "fear", dan "evil dictators".

"Because if people are frightened, they will accept authority," kata Noam Chomsky.

Di Indonesia, The Fifth Filter itu ditransformasi menjadi Anti Islam Radikal, Anti HTI, Anti FPI dan "organisasi-organisasi yang itu".

Karena jika rakyat takut, mereka akan pasrah dan mudah ditipu.

Klik Anti dan Pro Rezim dibiarkan berkelahi di ruang media sosial. "Rezim Kerja" percaya diri menang.

Ketika Jasmev dan tuyul-tuyul cyber dipukul-buyar oleh Moslem Cyber Army, di situ "Rezim Kerja" mengimplementasi Quasi Chinese Model; Tangkap oposisi dengan Jerat UU ITE.

Saat kekalahan itu semakin nyata, Jenderal Wiranto merilis ide menjerat hoax dengan UU Terorisme.

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak)

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya