Pertemuan Anies Dan Pras Hanya Bahas Bentuk Tarif MRT, Bukan Angka

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencoba meluruskan perihal polemik tarif moda raya terpadu (MRT).

Tarif maksimal Rp 14 ribu yang disepakati antara Anies dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menuai protes dari sejumlah kalangan. Sebab, kesepakatan itu tidak dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD, yaitu melalui rapimgab.

Anies meluruskan bahwa pertemuan di ruangan Pras bukan berlangsung empat mata. Melainkan ada ketua-ketua fraksi yang hadir.

"Pak Pras sudah mengumpulkan ketua fraksi semuanya (di ruangannya)," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/3).

Dalam pertemuan itu, sambungnya, hanya disepakati mengenai tarif MRT yang bukan satu tarif, sebagaimana usulan DPRD yang ingin rata-rata Rp 8.500. Tarif MRT, sambung Anies juga tidak flat seperti moda transportasi lain.

"Pertemuan kemarin itu bukan pada angkanya tapi pada pengumuman tarif itu bukan satu angka. Itu kan asumsinya flat. Kalau ini adalah tarif antar stasiun. Jadi kemarin itu yang saya sampaikan pembahasannya diterjemahkan dalam bentuk tarif antar stasiun," jelas Anies.

Usulan DPRD DKI yang ingin biaya rata-rata MRT sebesar Rp 8.500 dinilai Anies akan membuat bingung masyarakat. Itu sebabnya, dirinya memberanikan diri untuk bertemu Ketua DPRD membahas perihal biaya per stasiun.

"Coba kalo dibikin rata-rata malah bingung warga jadi tarifnya berapa. Betul nggak? Jadi bukan rata rata, makanya sebabnya saya dateng sendiri saya menjelaskan bahwa tarif MRT bukan moda-moda yang dulu," tutupnya.