Berita

Jenderan Prayuth Chan Ocha/Net

Dunia

Hasil Perhitungan Awal Pemilu Thailand Sempat Bikin Bingung Publik

SENIN, 25 MARET 2019 | 16:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hasil awal perhitungan suara di pemilihan umum Thailand sempat membuat bingung publik awal pekan ini (Senin, 23/3).
 
Komisi Pemilihan (EC) Thailand pada Minggu malam (22/3), setelah pemungutan suara selesai, merilis bahwa perhitungan suara awal menyebut bahwa lebih dari 90 persen surat suara dihitung. Hasil perhitungan awal menunjukkan bahwa Partai Palang Pracha Rath (PPRP) yang pro militer telah mengantongi 7,6 juta suara.
 
Jumlah itu setengah juta lebih tinggi dari Pheu Thai, partai yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Namun kemudian, muncul banyak keluhan tentang penyimpangan dan data yang tidak akurat. EC juga kemudian menunda pengumuman penuh tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
 

 
Kemudian pada hari ini (Senin, 23/3), beberapa laporan media lokal, mengutip angka-angka dari EC, menunjukkan hasil yang berbeda untuk jumlah kursi parlemen yang dimenangkan masing-masing pihak.
 
Namun alih-alih memberikan kejelasan dan klarifikasi, pihak EC justu menunda untuk mengumumkan hasil awal.
 
Dikabarkan BBC, EC menjanjikan lebih banyak informasi di kemudian hari, tetapi tidak ada hasil resmi penuh hingga tanggal 9 Mei mendatang.
 
Dalam yang digelar kemarin (Minggu, 22/3), tercatat lebih dari 50 juta orang memenuhi syarat untuk memilih. Itu adalah pemilu pertama yang digelar sejak Jenderal Prayuth Chan-ocha memimpin kudeta yang menggulingkan saudara perempuan Thaksin, yakni Yingluck Shinawatra, lima tahun lalu.
 
Tetapi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu kemarin dilaporkan sangat rendah, yakni hanya 64 persen. Banyak yang mempertanyakan angka ini serta perbedaan dalam jumlah penghitungan suara.
 
Sekretaris Jenderal EC, Charungvith Phumma, menyalahkan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan manusia.
 
Meskipun hasil resmi belum dirilis, namun Pheu Thai dan PPRP telah menyatakan niat mereka untuk membentuk pemerintah koalisi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya