Berita

Jenderan Prayuth Chan Ocha/Net

Dunia

Hasil Perhitungan Awal Pemilu Thailand Sempat Bikin Bingung Publik

SENIN, 25 MARET 2019 | 16:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hasil awal perhitungan suara di pemilihan umum Thailand sempat membuat bingung publik awal pekan ini (Senin, 23/3).
 
Komisi Pemilihan (EC) Thailand pada Minggu malam (22/3), setelah pemungutan suara selesai, merilis bahwa perhitungan suara awal menyebut bahwa lebih dari 90 persen surat suara dihitung. Hasil perhitungan awal menunjukkan bahwa Partai Palang Pracha Rath (PPRP) yang pro militer telah mengantongi 7,6 juta suara.
 
Jumlah itu setengah juta lebih tinggi dari Pheu Thai, partai yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Namun kemudian, muncul banyak keluhan tentang penyimpangan dan data yang tidak akurat. EC juga kemudian menunda pengumuman penuh tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
 

 
Kemudian pada hari ini (Senin, 23/3), beberapa laporan media lokal, mengutip angka-angka dari EC, menunjukkan hasil yang berbeda untuk jumlah kursi parlemen yang dimenangkan masing-masing pihak.
 
Namun alih-alih memberikan kejelasan dan klarifikasi, pihak EC justu menunda untuk mengumumkan hasil awal.
 
Dikabarkan BBC, EC menjanjikan lebih banyak informasi di kemudian hari, tetapi tidak ada hasil resmi penuh hingga tanggal 9 Mei mendatang.
 
Dalam yang digelar kemarin (Minggu, 22/3), tercatat lebih dari 50 juta orang memenuhi syarat untuk memilih. Itu adalah pemilu pertama yang digelar sejak Jenderal Prayuth Chan-ocha memimpin kudeta yang menggulingkan saudara perempuan Thaksin, yakni Yingluck Shinawatra, lima tahun lalu.
 
Tetapi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu kemarin dilaporkan sangat rendah, yakni hanya 64 persen. Banyak yang mempertanyakan angka ini serta perbedaan dalam jumlah penghitungan suara.
 
Sekretaris Jenderal EC, Charungvith Phumma, menyalahkan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan manusia.
 
Meskipun hasil resmi belum dirilis, namun Pheu Thai dan PPRP telah menyatakan niat mereka untuk membentuk pemerintah koalisi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya