Berita

Jenderan Prayuth Chan Ocha/Net

Dunia

Hasil Perhitungan Awal Pemilu Thailand Sempat Bikin Bingung Publik

SENIN, 25 MARET 2019 | 16:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hasil awal perhitungan suara di pemilihan umum Thailand sempat membuat bingung publik awal pekan ini (Senin, 23/3).
 
Komisi Pemilihan (EC) Thailand pada Minggu malam (22/3), setelah pemungutan suara selesai, merilis bahwa perhitungan suara awal menyebut bahwa lebih dari 90 persen surat suara dihitung. Hasil perhitungan awal menunjukkan bahwa Partai Palang Pracha Rath (PPRP) yang pro militer telah mengantongi 7,6 juta suara.
 
Jumlah itu setengah juta lebih tinggi dari Pheu Thai, partai yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Namun kemudian, muncul banyak keluhan tentang penyimpangan dan data yang tidak akurat. EC juga kemudian menunda pengumuman penuh tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
 

 
Kemudian pada hari ini (Senin, 23/3), beberapa laporan media lokal, mengutip angka-angka dari EC, menunjukkan hasil yang berbeda untuk jumlah kursi parlemen yang dimenangkan masing-masing pihak.
 
Namun alih-alih memberikan kejelasan dan klarifikasi, pihak EC justu menunda untuk mengumumkan hasil awal.
 
Dikabarkan BBC, EC menjanjikan lebih banyak informasi di kemudian hari, tetapi tidak ada hasil resmi penuh hingga tanggal 9 Mei mendatang.
 
Dalam yang digelar kemarin (Minggu, 22/3), tercatat lebih dari 50 juta orang memenuhi syarat untuk memilih. Itu adalah pemilu pertama yang digelar sejak Jenderal Prayuth Chan-ocha memimpin kudeta yang menggulingkan saudara perempuan Thaksin, yakni Yingluck Shinawatra, lima tahun lalu.
 
Tetapi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu kemarin dilaporkan sangat rendah, yakni hanya 64 persen. Banyak yang mempertanyakan angka ini serta perbedaan dalam jumlah penghitungan suara.
 
Sekretaris Jenderal EC, Charungvith Phumma, menyalahkan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan manusia.
 
Meskipun hasil resmi belum dirilis, namun Pheu Thai dan PPRP telah menyatakan niat mereka untuk membentuk pemerintah koalisi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya