Berita

Jenderan Prayuth Chan Ocha/Net

Global

Hasil Perhitungan Awal Pemilu Thailand Sempat Bikin Bingung Publik

SENIN, 25 MARET 2019 | 16:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hasil awal perhitungan suara di pemilihan umum Thailand sempat membuat bingung publik awal pekan ini (Senin, 23/3).
 
Komisi Pemilihan (EC) Thailand pada Minggu malam (22/3), setelah pemungutan suara selesai, merilis bahwa perhitungan suara awal menyebut bahwa lebih dari 90 persen surat suara dihitung. Hasil perhitungan awal menunjukkan bahwa Partai Palang Pracha Rath (PPRP) yang pro militer telah mengantongi 7,6 juta suara.
 
Jumlah itu setengah juta lebih tinggi dari Pheu Thai, partai yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Namun kemudian, muncul banyak keluhan tentang penyimpangan dan data yang tidak akurat. EC juga kemudian menunda pengumuman penuh tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
 

 
Kemudian pada hari ini (Senin, 23/3), beberapa laporan media lokal, mengutip angka-angka dari EC, menunjukkan hasil yang berbeda untuk jumlah kursi parlemen yang dimenangkan masing-masing pihak.
 
Namun alih-alih memberikan kejelasan dan klarifikasi, pihak EC justu menunda untuk mengumumkan hasil awal.
 
Dikabarkan BBC, EC menjanjikan lebih banyak informasi di kemudian hari, tetapi tidak ada hasil resmi penuh hingga tanggal 9 Mei mendatang.
 
Dalam yang digelar kemarin (Minggu, 22/3), tercatat lebih dari 50 juta orang memenuhi syarat untuk memilih. Itu adalah pemilu pertama yang digelar sejak Jenderal Prayuth Chan-ocha memimpin kudeta yang menggulingkan saudara perempuan Thaksin, yakni Yingluck Shinawatra, lima tahun lalu.
 
Tetapi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu kemarin dilaporkan sangat rendah, yakni hanya 64 persen. Banyak yang mempertanyakan angka ini serta perbedaan dalam jumlah penghitungan suara.
 
Sekretaris Jenderal EC, Charungvith Phumma, menyalahkan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan manusia.
 
Meskipun hasil resmi belum dirilis, namun Pheu Thai dan PPRP telah menyatakan niat mereka untuk membentuk pemerintah koalisi.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Fokusmaker Sentil Azis Narang: Jangan Jual SOKSI untuk Kepentingan Politik Pribadi

Sabtu, 07 November 2026 | 18:26

Airlangga Akui Kasus Penyadapan pada Presiden Ganggu Sentimen Investor

Sabtu, 07 November 2026 | 18:17

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Ini Ulah Abuleke

Sabtu, 07 November 2026 | 17:48

ARBI Bakal Gelar Aksi Akbar di Al-Azhar, Ini Lima Tuntutannya

Sabtu, 07 November 2026 | 17:40

HUT ke-73 KPU Dirayakan Sederhana, Refleksi Integritas Bareng Para Mantan

Sabtu, 07 November 2026 | 16:45

Ketum Peradi Profesional: Advokat Bukan Pelengkap Peradilan

Sabtu, 07 November 2026 | 16:08

Menimbang Perpres 107/2026 dan Dampaknya pada Kelancaran Pengadaan Energi

Sabtu, 07 November 2026 | 15:48

Tekanan Jual Mereda, Harga Bitcoin Menguat ke 75.928 Dolar AS

Sabtu, 07 November 2026 | 15:40

Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Tayang Jelang Imlek

Sabtu, 07 November 2026 | 15:18

Pangdam XXII/Tambun Bungai Pimpin Pemulangan Jenazah Sertu Anumerta Heri Prasetyo ke Kediri

Sabtu, 07 November 2026 | 15:14

Selengkapnya