Berita

KH Asep Saifuddin Chalim/RMOL

Hukum

Di KPK, Kiai Asep Bantah Omongan Romi Soal Rekomendasi Haris

SENIN, 25 MARET 2019 | 12:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Kiai yang disebut-sebut tersangka Anggota DPR RI Fraksi PPP M. Romahurmuziy alias Romi dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Dia adalah KH Asep Saifuddin Chalim. Kiai Asep diketahui tokoh PPP sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya.

Kiai Asep akan diperiksa untuk tersangka Romi terakit kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama.


Di Gedung KPK, Kiai Asep yang mengenakan peci hitam kemeja putih dan sarungan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin Haris Hasanuddin untuk menjabat Kakanwil Kemenag Jatim. Namun, sang kiai mengaku sudah kenal Haris lama.

"20 yang lalu dia (Haris) pernah setiap pagi belajar ngaji ke saya," kata Kiai Asep kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Senin (25/3).

"Tapi itu tidak ada (memberikan rekomendasi ke Romi)," imbuhnya menambahkan.

Kiai Asep sebelumnya juga sudah membantah bahwa dirinya memberikan rekomendasi kepada Romi agar menempatkan Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.

Bantahan itu dilontarkan menyusul pernyataan "nyanyian" Romi bahwa penempatan Haris berdasarkan rekomendasi Kiai Asep dan saran Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni politisi PPP Romahurmuziy, Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim, Haris Hasanuddin.

Romi selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Muafaq dan Haris selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya