Tidak Bela Guru Honorer, Dewan Pendidikan Diminta Bubarkan Diri

Sikap Dewan Pendidikan Banten yang bergeming atas kasus pemecatan enam guru honorer SMA 9 Kronjo gara-gara acungkan simbol dua jari, disayangkan.

Aktivis KNPI Banten Khoirul Umam menilai bahwa Dewan Pendidikan Banten memiliki tugas untuk melakukan mediasi, control dan advisory. Tapi dalam kasus ini, tidak ada satu pun tugas yang dilakukan.

Umam pun menyarankan agar Dewan Pendidikan Banten membubarkan diri. Sebabm kehadiran mereka seperti tidak ada gunanya dan hanya menghamburkan anggaran negara.

"Sejatinya Dewan Pendidikan banten aktif dan reaktif melihat emosionalnya masyarakat melihat ketidakadilan ini, guru honorer yang hanya di gaji tidak seberapa langsung dipecat tanpa ampun," katanya seperti dikutip RMOLBanten, Minggu (24/3).

Menurutnya, banyak pejabat Pemprov Banten aktif kampanye, hukum harus menciptakan keadilan bagi semua, honorer atau ASN/PNS.

Jika seperti itu kejadiannya, maka akan ada gelombang protes dan perlawanan rakyat, yang pada akhirnya menjatuhkan wibawa pemerintah di mata rakyat.

Sementara itu, Ketua Forum Guru Honor K2 (FGHK2) PGRI Banten, Martin Alhisyam telah mengancam akan menurunkan 10 ribu guru honorer pada Kamis (28/3) lusa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten.

"Ini bentuk protes atas ketidakadilan pada guru honorer di Banten, kita sedang mematangkan dan koordinasi dengan elemen masyarakat lain yang peduli dan simpati terhadap perjuangan kami para guru honorer di Banten," ucapnya.