Berita

Kim Jong Un dan Trump/Net

Dunia

Was-was Pyongyang Keluar Dari Perundingan, Trump Cabut Sanksi Baru Korut

SABTU, 23 MARET 2019 | 19:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat menarik sanksi baru bagi Korea Utara. Penarikan itu diperintahkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (22/3).
 
Semula, ada kesalahpahaman kabar. Penarikan sanksi yang diputuskan Trump pada awalnya dianggap merujuk pada sanksi yang dikeluarkan Departemen Keuangan Amerika Serikat sehari sebelumnya terhadap dua perusahaan pelayaran China yang dituduh membantu Korea Utara menghindari sanksi.
 
Namun Washington Post kemudian melaporkan, dengan mengutip para pejabat yang mengetahui masalah ini, Trump sebenarnya mengacu pada penarikan sanksi yang rencananya akan ditetapkan di masa depan kepada Korea Utara.
 

 
Kesalahpahaman terletak pada pengumuman Trump di Twitter.
 
"Diumumkan hari ini oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat bahwa Sanksi skala besar tambahan akan ditambahkan ke Sanksi yang sudah ada di Korea Utara," tulisnya.
 
"Saya hari ini memerintahkan penarikan Sanksi tambahan itu!" tambahnya.
 
Langkah Trump ini dipandang sebagai indikator dari keinginan Trump untuk melanjutkan negosiasi denuklirisasi dengan Korea Utara.
 
Pengumuman itu muncul saat negosiasi untuk membongkar program senjata nuklir Korea Utara menemui jalan buntu menyusul runtuhnya KTT bulan lalu antara Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un di Hanoi.
 
Tidak lama setelah keputusan Trump itu, Sekretaris pers Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan dalam sebuah pesan bahwa Trump menyukai Kim.
 
"Presiden Trump menyukai Ketua Kim dan dia tidak berpikir sanksi ini akan diperlukan," jelasnya seperti dimuat Yonhap.
 
Korea Utara sendiri diketahui berada di bawah sanksi hukuman untuk senjata nuklir dan program rudal balistiknya dan telah menuntut pemindahan mereka sebagai imbalan atas langkah-langkah menuju denuklirisasi.
 
Amerika Serikat sebelumnya telah menolak untuk mencabut sanksi singkat dari denuklirisasi lengkap Korea Utara Utara.
 
Kemudian, pekan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui mengancam untuk meninggalkan perundingan dengan Amerika Serikat. Dia mengatakan rezim tidak berniat untuk menyerah pada tuntutan "seperti gangster" Washington.
 
Dia juga mengatakan Kim akan segera memutuskan apakah akan melanjutkan pembicaraan dan mempertahankan moratorium tes nuklir dan misilnya dengan Amerika Serikat.
 
Sementara itu, Direktur Studi Korea di Pusat Kepentingan Nasional, Harry Kazianis menilai bahwa keputusa Trump juga dapat dikaitkan dengan peristiwa lain yang menunjukkan frustrasi Korea Utara pada negosiasi yang sia-sia.
 
Beberapa jam setelah sanksi diumumkan, Korea Utara menarik para pejabatnya dari kantor penghubung antar-Korea di kota perbatasan Kaesong.
 
"Mungkin ada kekhawatiran di Gedung Putih bahwa Ketua Kim mungkin bersiap-siap untuk membuat pengumuman bahwa Pyongyang keluar dari perundingan dengan Washington di masa mendatang," kata Kazianis.
 
"Pembatalan Trump dari sanksi mungkin merupakan upaya untuk membuat Korea Utara mengubah pemikirannya," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya