Berita

Perekaman KTP-El/Net

Publika

Kartu Pintar Yang Dibodohkan

SABTU, 23 MARET 2019 | 19:10 WIB | OLEH: JOKO INTARTO

ORANG lain boleh lebih pintar. Tapi Anda jangan lebih bodoh. Itu nasihat orang-orang tua zamah baheula. Pada masa kerajaan Tiongkok lama. Yang menjadi inspirasi konglomerat Eka Tjipta Widjaja. Yang juga sering dikutip Pak Dahlan Iskan. Dalam berbagai tulisan.

Berapa usia Anda sekarang? Kalau di atas 30 tahun, pasti sudah mengalami beberapa kali ganti KTP.

Saya memiliki KTP pertama tahun 1985. Saat kelas 2 SMA. KTP-nya waktu itu masih sederhana. Diketik manual di blangko KTP. Ada tanda tangan asli. Ada stempel asli. Istilah sekarang: tandatangan dan stempel basah.

Dasar input data dari surat pengantar pembuatan KTP. Pengantar ini juga berlaku sebagai KTP sementara. Sampai KTP aslinya jadi. Beberapa minggu kemudian. Sesempatnya pejabatnya tanda tangan.

KTP pertama saya boleh dikata KTP bodoh. Tidak bisa multifungsi. Hanya untuk identitas.

Hingga dekade menjelang tahun 2000, KTP saya masih seperti itu. Bahannya tetap kertas. Hanya lebih bagus kualitasnya. Warnanya biru. Ada lambang Garuda Pancasila. Alat ketiknya saja yang berubah. Sudah menggunakan komputer dan printer. Tapi tetap bodoh.

Dibandingkan dengan kartu identitas karyawan saya, KTP zaman itu kalah jauh kualitasnya. Kartu karyawan saya saat itu sudah memakai kartu plastik. Biaya ngeprinnya waktu itu Rp 100 ribu per kartu. Meski lebih keren, soal kecerdasannya: sama. Sama bodohnya.

Satu-satunya kartu pintar yang ada di dompet saya saat itu hanya kartu ATM. Data-data keuangan disimpan dalam pita magnetik. Yang menempel pada kartu tersebut. Kartu ATM hanya bisa digunakan pada mesin ATM bank penerbitnya. Tidak bisa antarbank. Seperti sekarang.

Belakangan kartu ATM makin pintar. Setelah menggunakan chip. Data yang disimpan lebih banyak. Sebutannya berubah. Dari kartu ATM menjadi kartu debit. Karena digunakan sebagai kartu debit. Untuk bayar aneka tagihan. Tidak hanya melalui mesin ATM penerbitnya. Tapi juga semua mesin ATM milik bank lainnya.

Kartu debit bisa digunakan untuk membayar belanja melalui card reader di meja kasir. Kena tambahan biaya: 3 persen.

Pada tahun terakhir pemerintahan SBY, akhirnya KTP saya menjadi KTP elektronik. Ada yang menyebut e-KTP. Ada yang mengatakan KTP-el. Terserah. Intinya sama. Inilah babak baru sejarah KTP di Indonesia. Dari KTP bodoh menjadi KTP pintar.

Nah agar menjadi pintar, e-KTP itu harus dikorupsi dulu, ups salah, maksudnya harus diberi chip dulu. Di dalam chip itulah direkam data sidik jari. Direkam pula data retina.

Kelak, entah kapan, data yang tersimpan di dalamnya bisa dibaca. Dengan reader yang sesuai. Untuk berbagai tujuan.

Maka menjadi menarik, ketika calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mematahkan ide tiga kartu Jokowi dan Mbah Maruf dengan e-KTP. Menurut Sandi, tidak perlu nambah kartu pra kerja untuk menggaji para pengangguran, kartu sembako untuk mendapatkan diskon sembako dan kartu apalagi: saya lupa.

Semua jenis layanan yang disiapkan pemerintah bisa menggunakan e-KTP saja. Karena data-data bisa dimasukkan ke dalam chip-nya. Tinggal disiapkan alat pembacanya. Cerdas. Masuk akal. Tapi di sosial media, ide Sandi di-bully. Kataya hal yang mustahal.

Dua tahun yang lalu, saya sempat diundang sebuah perusahaan teknologi informasi di Jakarta. Untuk melihat langsung sebuah mesin yang tengah dibangun. Mesin itu dirancang untuk alat transaksi keuangan berbasis data e-KTP.

Data di e-KTP yang dibaca adalah data sidik jari. Verifikasi dua tahap: verifikasi data sidik jari e-KTP dan verifikasi data sidik jari secara fisik. Untuk memastikan, orang yang diverifikasi adalah orang yang datanya tersimpan di e-KTP.

Kelak, dengan mesin itu, orang bisa berbelanja di warung dengan membawa e-KTP dan menyodorkan jari tangannya ke mesin pemindai. Sebagai alat verifikasi. Saya belum tahu lagi, apakah mesin itu sekarang sudah selesai dibuat.

Dua tahun yang lalu juga, saya pernah membuat siaran langsung acara peluncuran produk keuangan: tabungan efek. Nasabah bank bisa membeli efek dari perusahaan sekuritas dengan e-KTP.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir saat itu. Bersama Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Memberi sambutan. Menonton demonya. Nasabah di kantor cabang bank di Padang. Undangan menyaksikan secara realtime di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Secara teknis, data e-KTP hasil pemindaian disinkronkan dengan pusat data di server e-KTP. Data e-KTP kemudian disinkronkan dengan pusat data nasabah di server bank dan server perusahaan sekuritas. Dalam hitungan menit, semua transaksi beres.

Makanya saya kaget. Kok tiba-tiba ada yang bilang, e-KTP yang sekarang, hanya bisa untuk kartu identitas. Tidak bisa multifungsi. Kok bisa e-KTP kembali bodoh?

Buat apa buang uang dan waktu untuk mengerjakan single identity number? Untuk apa mempunyai server? Buat apa merekam sidik jari? Untuk apa merekam retina? Kalau ujung-ujungnya tidak berguna, saya usul namanya diganti menjadi KTP plastik saja. Kartu pintar akan menjadi kartu bodoh di tangan orang yang tidak pintar.

Penulis adalah praktisi siaran langsung.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya