Berita

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo/RMOL

Politik

Kampanye Terbuka, Mendagri Berharap Bawaslu Tindak Racun Pemilu

SABTU, 23 MARET 2019 | 15:49 WIB | LAPORAN:

. Pemilu serentak 2019 kurang dari sebulan lagi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengintruksikan agar seluruh pihak siap menghadapi pemilu tanpa mentolerir tindakan yang berbau SARA, politik uang, dan ujaran kebencian termasuk hoax.

Sebagai pengawas pemilihan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus terus waspada dengan berbagai ancaman yang mampu masuk dalam pesta demokrasi lima tahun sekali.

"Kami menginginkan kepada Bawaslu harus komitmen untuk melarang yang namanya racun demokrasi, termasuk virus-virus demokrasi yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang bersifat SARA dan hoax, fitnah," ujar Thajho di kantor Bawaslu, kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3).


Mendagri menghadiri Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2019 serta Penandatangan MoU Netralitas ASN, TNI dan Polri.

Tjahjo juga memperjelas beberapa contoh adanya racun demokrasi, yakni politik uang, ujaran kebencian, hoax dan fitnah serta kampanye megandung SARA.

Bila tidak ada pencegahan selama sebulan ke depan, bisa jadi menghambat penyelengaraan pemilu secara damai. Apalagi sampai masyarakat yang menjadi korban.

Itu sebabnya, Tjahjo mendukung Bawaslu, dalam penyelanggaraan penandatangan MoU dan deklarasi komitmen peserta Pemilu untuk melakukan kampanye rapat umum dan iklan kampanye yang bebas dari racun demokrasi.

"Kami menyerahkan semuanya kepada Bawaslu sebagai wasit yang adil dan demokratis sesuai aturan UU yang ada. Dan saya yakin sudah disepakati bersama oleh seluruh parpol dan tim kampanye kedua capres bahwa ini komitmen bersama untuk membantu sistem pemilu yang demokratis, jujur, yang taat kepada aturan yang ada," tutupnya.

Dalam acara ini hadir Ketua Bawaslu Abhan, Komisioner KPU Hasyim Asyari, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Erick Thohir dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera.

Sesuai jadwal KPU, kampanye terbuka atau rapat umum akan digelar sepanjang 24 Maret sampai 13 April 2019. Setelah itu memasuki masa tenang sampai pencoblosan di 17 April 2019.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya