Berita

Rizal Ramli-Joko Widodo/Net

Politik

Lembaga Survei Kunci Jokowi, RR: Untuk Alasan Kecurangan Kalau Sampai Kalah

JUMAT, 22 MARET 2019 | 06:17 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Sejumlah lembaga survei ramai-ramai mengumumkan hasil kerjanya dengan menyatakan perbedaan elektabilitas Petahana Joko Widodo dan Prabowo Subianto hingga 20 persen.

Hal itu untuk menjustifikasi adanya kecurangan kalau pada akhirnya Jokowi kalah dalam Pilpres mendatang.

"Masih sangat cair sekali. 20 persen  pemilih belum tentukan sikap (swing voters). Juga jangan lupa, salah perkiraan mayoritas perusahaan polling itu 7-8 kali margin of error. Luar biasa melesetnya," kata Ekonom Rizal Ramli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/3).


RR mengenang Pilpres 2014 lalu. Dimana dalam Pilpres itu ada sebanyak 12 lembaga survei yang disewa oleh pendukung Jokowi.

"Kesimpulannya seragam: jika PDIP calonkan Jokowi, PDIP akan naik dari 16 persen ke 33-35% persen. Tapi kalau PDIP calonkan Mbak Mega, PDIP bakal anjlok ke 12 persen," kata RR.

Kala itu, lanjut RR, dia memperkirakan “Jokowi Effect” hanya 2 persen.

"Mas Jokowi terpilih jadi Presiden 2014, PDIP hanya naik ke 18,4 persen. Nyaris sama dengan perhitungan saya," lanjut dia.

RR membeberkan, kesalahan 12 lembaga survei ketika itu mencapai 7-8 kali margin of errors.

"Mbak Mega, pada 2014 itu masih ragu-ragu. Bang Taufik almarhum apalagi, tetapi akibat rekayasa hasil 12 surveyor yang masif itu akhirnya Mbak Mega dukung Jokowi," kata RR.

Untuk itu, RR meminta publik tidak  mempercayai lembaga survei. Menurutnya, lembaga survei merupakan alat propaganda. Mestinya, sumber pendanaan survei bisa diketahui publik seperti di luar negeri.

"Nah hari ini lembaga poling bilang gapnya 20 persen. Bahkan tadi Mas Jokowi 56 persen. Halah pada saat jaya jayanya mas Jokowi, hebat hebatnya Pilpres dia cuman 52 sampai 53 persen. kok hari ini ada klaim lembaga survei si Denny JA 56 persen yang bener aja," demikan RR.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya