Berita

Rizal Ramli-Joko Widodo/Net

Politik

Lembaga Survei Kunci Jokowi, RR: Untuk Alasan Kecurangan Kalau Sampai Kalah

JUMAT, 22 MARET 2019 | 06:17 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Sejumlah lembaga survei ramai-ramai mengumumkan hasil kerjanya dengan menyatakan perbedaan elektabilitas Petahana Joko Widodo dan Prabowo Subianto hingga 20 persen.

Hal itu untuk menjustifikasi adanya kecurangan kalau pada akhirnya Jokowi kalah dalam Pilpres mendatang.

"Masih sangat cair sekali. 20 persen  pemilih belum tentukan sikap (swing voters). Juga jangan lupa, salah perkiraan mayoritas perusahaan polling itu 7-8 kali margin of error. Luar biasa melesetnya," kata Ekonom Rizal Ramli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/3).


RR mengenang Pilpres 2014 lalu. Dimana dalam Pilpres itu ada sebanyak 12 lembaga survei yang disewa oleh pendukung Jokowi.

"Kesimpulannya seragam: jika PDIP calonkan Jokowi, PDIP akan naik dari 16 persen ke 33-35% persen. Tapi kalau PDIP calonkan Mbak Mega, PDIP bakal anjlok ke 12 persen," kata RR.

Kala itu, lanjut RR, dia memperkirakan “Jokowi Effect” hanya 2 persen.

"Mas Jokowi terpilih jadi Presiden 2014, PDIP hanya naik ke 18,4 persen. Nyaris sama dengan perhitungan saya," lanjut dia.

RR membeberkan, kesalahan 12 lembaga survei ketika itu mencapai 7-8 kali margin of errors.

"Mbak Mega, pada 2014 itu masih ragu-ragu. Bang Taufik almarhum apalagi, tetapi akibat rekayasa hasil 12 surveyor yang masif itu akhirnya Mbak Mega dukung Jokowi," kata RR.

Untuk itu, RR meminta publik tidak  mempercayai lembaga survei. Menurutnya, lembaga survei merupakan alat propaganda. Mestinya, sumber pendanaan survei bisa diketahui publik seperti di luar negeri.

"Nah hari ini lembaga poling bilang gapnya 20 persen. Bahkan tadi Mas Jokowi 56 persen. Halah pada saat jaya jayanya mas Jokowi, hebat hebatnya Pilpres dia cuman 52 sampai 53 persen. kok hari ini ada klaim lembaga survei si Denny JA 56 persen yang bener aja," demikan RR.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya