Berita

Rizal Ramli-Joko Widodo/Net

Politik

Lembaga Survei Kunci Jokowi, RR: Untuk Alasan Kecurangan Kalau Sampai Kalah

JUMAT, 22 MARET 2019 | 06:17 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Sejumlah lembaga survei ramai-ramai mengumumkan hasil kerjanya dengan menyatakan perbedaan elektabilitas Petahana Joko Widodo dan Prabowo Subianto hingga 20 persen.

Hal itu untuk menjustifikasi adanya kecurangan kalau pada akhirnya Jokowi kalah dalam Pilpres mendatang.

"Masih sangat cair sekali. 20 persen  pemilih belum tentukan sikap (swing voters). Juga jangan lupa, salah perkiraan mayoritas perusahaan polling itu 7-8 kali margin of error. Luar biasa melesetnya," kata Ekonom Rizal Ramli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/3).

RR mengenang Pilpres 2014 lalu. Dimana dalam Pilpres itu ada sebanyak 12 lembaga survei yang disewa oleh pendukung Jokowi.

"Kesimpulannya seragam: jika PDIP calonkan Jokowi, PDIP akan naik dari 16 persen ke 33-35% persen. Tapi kalau PDIP calonkan Mbak Mega, PDIP bakal anjlok ke 12 persen," kata RR.

Kala itu, lanjut RR, dia memperkirakan “Jokowi Effect” hanya 2 persen.

"Mas Jokowi terpilih jadi Presiden 2014, PDIP hanya naik ke 18,4 persen. Nyaris sama dengan perhitungan saya," lanjut dia.

RR membeberkan, kesalahan 12 lembaga survei ketika itu mencapai 7-8 kali margin of errors.

"Mbak Mega, pada 2014 itu masih ragu-ragu. Bang Taufik almarhum apalagi, tetapi akibat rekayasa hasil 12 surveyor yang masif itu akhirnya Mbak Mega dukung Jokowi," kata RR.

Untuk itu, RR meminta publik tidak  mempercayai lembaga survei. Menurutnya, lembaga survei merupakan alat propaganda. Mestinya, sumber pendanaan survei bisa diketahui publik seperti di luar negeri.

"Nah hari ini lembaga poling bilang gapnya 20 persen. Bahkan tadi Mas Jokowi 56 persen. Halah pada saat jaya jayanya mas Jokowi, hebat hebatnya Pilpres dia cuman 52 sampai 53 persen. kok hari ini ada klaim lembaga survei si Denny JA 56 persen yang bener aja," demikan RR.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya