Berita

Rizal Ramli-Joko Widodo/Net

Politik

Lembaga Survei Kunci Jokowi, RR: Untuk Alasan Kecurangan Kalau Sampai Kalah

JUMAT, 22 MARET 2019 | 06:17 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Sejumlah lembaga survei ramai-ramai mengumumkan hasil kerjanya dengan menyatakan perbedaan elektabilitas Petahana Joko Widodo dan Prabowo Subianto hingga 20 persen.

Hal itu untuk menjustifikasi adanya kecurangan kalau pada akhirnya Jokowi kalah dalam Pilpres mendatang.

"Masih sangat cair sekali. 20 persen  pemilih belum tentukan sikap (swing voters). Juga jangan lupa, salah perkiraan mayoritas perusahaan polling itu 7-8 kali margin of error. Luar biasa melesetnya," kata Ekonom Rizal Ramli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/3).


RR mengenang Pilpres 2014 lalu. Dimana dalam Pilpres itu ada sebanyak 12 lembaga survei yang disewa oleh pendukung Jokowi.

"Kesimpulannya seragam: jika PDIP calonkan Jokowi, PDIP akan naik dari 16 persen ke 33-35% persen. Tapi kalau PDIP calonkan Mbak Mega, PDIP bakal anjlok ke 12 persen," kata RR.

Kala itu, lanjut RR, dia memperkirakan “Jokowi Effect” hanya 2 persen.

"Mas Jokowi terpilih jadi Presiden 2014, PDIP hanya naik ke 18,4 persen. Nyaris sama dengan perhitungan saya," lanjut dia.

RR membeberkan, kesalahan 12 lembaga survei ketika itu mencapai 7-8 kali margin of errors.

"Mbak Mega, pada 2014 itu masih ragu-ragu. Bang Taufik almarhum apalagi, tetapi akibat rekayasa hasil 12 surveyor yang masif itu akhirnya Mbak Mega dukung Jokowi," kata RR.

Untuk itu, RR meminta publik tidak  mempercayai lembaga survei. Menurutnya, lembaga survei merupakan alat propaganda. Mestinya, sumber pendanaan survei bisa diketahui publik seperti di luar negeri.

"Nah hari ini lembaga poling bilang gapnya 20 persen. Bahkan tadi Mas Jokowi 56 persen. Halah pada saat jaya jayanya mas Jokowi, hebat hebatnya Pilpres dia cuman 52 sampai 53 persen. kok hari ini ada klaim lembaga survei si Denny JA 56 persen yang bener aja," demikan RR.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya