Berita

Jokowi-Maruf/Net

Politik

Hasil Survei Kompas, Lampu Kuning Menuju Lampu Merah Buat Petahana

KAMIS, 21 MARET 2019 | 18:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Hasil survei Litbang Kompas yang merilis Capres petahana Joko Widodo memperoleh elektabilitas di bawah 50 persen mendapat respons dari berbagai pihak.

Pasalnya hal itu dinilai sebagai sinyal kekalahan kubu 01. Biasanya capres petahan selalu bertengger di atas 50 persen.

Pengamat politik, Iwel Sastra menyatakan rasa salutnya kepada Libang Kompas yang sudah mengeluarkan survei tersebut. Dia pun juga menelisik bahwa hal ini adalah lampu kuning buat Jokowi.


"Jelas dalam survei tersebut angka calon petahana elektabilitasnya di bawah 50 persen. Ini suatu hal yang sangat-sangat tidak baik seperti lampu kuning menuju lampu merah untuk petahana," ungkap Iwel kepada redaksi, Kamis (21/3).

Dia menilai hasil survei itu lantas disambut baik oleh masyarakat. Karena selama ini masyarakat hanya disuguhi hasil-hasil survei semu yang pemilik lembaga surveinya adalah simpatisan kubu 01.

"Karena selama ini hasil survei yang banyak, angka petahana itu di atas 50 persen. Tapi itu dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei yang serumpun. Disebut serimpun artinya adalah lembaga-lembaga survei yang di belakangnya memang menjadi konsultan di paslon 01," bebernya.

Iwel menyatakan meski mereka membantah itu tapi rekam jejaknya di media sosial cenderung mendukung 01.

"Walaupun mereka membantah tapi kan selalu mengeluarkan meme paslon 01," selorohnya.

"Nah kehadiran survei Litbang Kompas ini tentu disambut baik oleh masyarakat karena ada harapan bahwa Litbang Kompas ini adalah media yang netral tidak berpihak ke paslon 01 maupun 02," pungkas Iwel menambahkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya