Berita

Foto: Net

Bisnis

UMKM Butuh Tiga Dukungan Pemerintah

KAMIS, 21 MARET 2019 | 07:31 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dukungan pemerintah dibutuhkan bagi para pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa melakukan ekspansi ke luar negeri.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mencatat ada tiga dukungan yang harus diberikan pemerintah.

Di antaranya, dukungan dari segi pembiayaan, persiapan keterampilan dan SDM pelaku UMKM


"Ketiga memberi akses yang luas untuk pemasaran, sehingga produksi ekspornya meningkat," terang Heri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/3).

Menurutnya, jaringan distribusi dan logistik masih menjadi kendala bagi UMKM, khususnya pembiayaan transportasi ekspor. Sehingga pemerintah perlu memberi fasilitas agar UMKM bisa eksis di luar negeri.

“Apalagi, produk UMKM yang ada di Indonesia punya kualitas yang baik. Di Yogya dan Jawa Barat, misalnya, ada industri padat karya yang berkualitas ekspor. Contohnya, tekstil dan kerajinan tangan,” tegasnya.

Senada dengan itu, aktivis penggiat hak-hak warga disabilitas, Anggiasari Puji Aryatie juga menilai ada tiga hal yang perlu didorong agar UMKM berkembang pesat.

Pertama, sambung politisi Nasdem tersebut, iklim usaha dan perdagangan yang nyaman, sehingga berefek kepada terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas.

“Kedua, peningkatan kapasitas para pelaku industri kreatif melalui pelatihan dan pendampingan. Terakhir adalah pasar dan jejaring,” terang caleg dari dapil DIY itu.

Anggia menggarisbawahi agar pelaku UMKM mengikutsertakan kaum difabel dalam setiap bidang usaha yang digeluti.

"Teman-teman kaum difabel yang bergerak di bidang itu," ujar Anggia.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya