Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Pengamat: Elektabilitas Jokowi Turun Karena Masyarakat Mulai Tidak Nyaman

RABU, 20 MARET 2019 | 15:36 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Pengamat Politik Hendri Satrio menilai penurunan elektabilitas pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin dalam survei Litbang Kompas karena masyarakat mulai tidak nyaman dengan pemerintahan Jokowi selama ini.

"Masyarakat nyaman tidak dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Jadi bukan cuma puas dengan kinerja tapi nyaman atau tidak," ujar Hendri, Rabu (20/3).

Ia menjelaskan, dua permasalahan yang paling tinggi soal ekonomi dan hukum menjadi tantangan yang paling signifikan bagi Jokowi. Meski tidak dapat dipungkiri Jokowi menjalankan program pembangunan infrastruktur yang bagus tetap saja intinya fokus masyarakat adalah lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok.


"Jadi memang pertanyaan besarnya, masyarakat nyaman tidak dengan Jokowi, bila tidak nyaman maka elektabilitas akan turun terus, apapun program yang digelontorkan oleh Jokowi," katanya.

Selain itu, tambah Hendri, makin banyaknya masyarakat yang tidak ragu menunjukan dukungannya kepada Prabowo-Sandi disinyalir juga menjadi alasan elektabilitas Jokowi menurun.

"Yang terakhir adalah case Erwin Aksa, itu casenya public figure. Mungkin case yang bukan public figure lebih banyak lagi. Ketika semakin banyak orang yang tidak ragu dan percaya Prabowo pemimpin yang baik, maka elektabilitas Prabowo semakin tinggi dan Jokowi pasti tergerus," jelasnya.

Saat ditanya soal kasus yang menyangkut Politikus PPP Romahurmuziy, Hendri menilai kasus tersebut juga berpengaruh menurunkan elektabilitas Jokowi meski di survei Litbang Kompas, data diolah sebelum kasus Romi mencuat.

"Kalau ditambah kasus Romi bisa lebih berdampak penurunan elektabilitasnya," imbuhnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya