. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD hingga kini belum memutuskan nominal tarif untuk moda transportasi massal berbasis rel Moda Raya Terpadu (MRT).
Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan kemungkinan besar pihaknya menerapkan sistem pembayaran yang ditarifkan per kilo meter.
"Sedang finalisasi di dewan (DPRD), tapi arahnya adalah nanti penghitungannya berbasis kilometer," kata Anies di Stasiun MRT Bundaran HI, Selasa (19/3).
Bila benar diterapkan harga MRT berbasis kilometer, maka sistem satu harga mustahil berlaku untuk MRT Jakarta lantaran tarif moda ini akan dihitung per satu stasiun.
"Dari situ ditentukan tarif antarstasiun. Sekarang nih Blok M ke Setiabudi akan beda kalau dari Blok M ke HI. Nanti akan ada per jarak stasiun. Dari stasiun ke stasiun ini berapa, jadi bukan satu tarif untuk seluruh tapi beda-beda. Naik di Lebak Bulus turun di Blok M beda dengan Lebak Bilus-HI," tambahnya.
Perlu diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan alokasi pemberian subsidi sebesar Rp 672 miliar untuk tarif MRT.
Anggaran ini diperuntukan selama sembilan bulan ke depan pada tahun 2019. Tarif MRT sendiri bisa mencapai Rp 21.659 ribu per penumpang bila tak mendapkan suntikan subsidi.
Namun dengan pengusulan alokasi pemberian subsidi sebesar Rp 672 miliar, maka penumpang MRT ini hanya dikenakan ongkos sebesar Rp 10.000.
