Berita

Edhy Prabowo/Net

Politik

DPR Lebih Percaya Data Pangan Kementan Ketimbang BPS

SELASA, 19 MARET 2019 | 18:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perbedaan data produksi dan kelangkaan dari pemerintah menjadi akar masalah kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah.

Dalam hal ini, data yang disajikan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Perdagangan kerap berbeda. Sehingga, kebijakan impor yang diambil pemerintah terkadang menjadi polemik di tengah masyarakat. Di satu sisi, ada data yang menyebut pangan cukup, sedang data lain berbeda.

Namun demikian, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengaku lebih mempercayai data dari Kementan yang berhubungan langsung dengan pelaku produksi.


“Saya percaya data itu harus ditanya ke pelakunya, ya Menteri Pertanian. BPS boleh menjadi suatu lembaga yang menghasilkan data, tapi data real yang melakukan kegiatan kan datanya di dia (Mentan),” kata Edhy saat ditemui di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3).

Politisi Gerindra itu menyatakan bahwa Kementan sudah diberikan wewenang dalam melakukan produksi pangan. Sejauh pengamatannya, Kementan sudah melakukan upaya dengan baik.

“Dia (mentan) udah kita berikan amanah, mandat, semua kegiatan kita kasih anggaran, kita kasih kebijakannya, kita percayakan dong, kalau salah ya di sini kita perbaikan. Gimana mungkin suatu kebijakan untuk diperbaiki tanpa kita tidak tahu di mana yang salahnya,” tegas Edhy.

Sehingga terkait data, dia menyebut itu tergantung siapa yang menggunakan sesuai kepentingannya. Maka dari itu, Edhy melihat bahwa perbedaan data itu selalu jadi dibuat perbedaan.

“Gini data itu akan selalu diperbedakan, data akan selalu dibeda-bedakan tergantung kepentingan siapa yang ngomong,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya