Berita

Edhy Prabowo/RMOL

Politik

DPR Tidak Pernah Setuju Impor Pangan

SELASA, 19 MARET 2019 | 18:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Permasalahan impor pangan yang terus berlangsung kembali dikeluhkan oleh petani. Dalam acara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ketua DPD RI Oesman Sapta menegaskan kepada pemerintah untuk menghentikan impor.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyatakan pihaknya tidak pernah setuju dengan kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah.

"Jadi saya pikir kalau anda tanya, DPR tidak akan pernah setuju dengan impor (pangan) itu sebelum ada kejelasan clear dengan permasalahan sesungguhnya," ujar Edhy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3).


Menurut dia, impor pangan selalu jadi topik utama. Sementara akar masalah yang ada tidak pernah diberantas oleh pemerintah.

"Sebenarnya apa yang menjadi masalah impor itu, kalau kemudian harga tinggi lalu manfaatnya apa, buat nurunin harga? Enggak ada kan. Terus masalah kelangkaan kenapa kelangkaan?" tegasnya.

Politisi Gerindra ini melihat bahwa Kementerian Pertanian sudah memberikan data bahwa Indonesia terjadi surplus pangan. Namun kenapa masih dibilang adanya kelangkaan pangan?

Hal ini yang menimbulkan asumsi bahwa impor itu hanya untuk kepentingan segelintir orang yang mengejar rente.

"Pertanyaannya siapa yang diuntungkan oleh impor? Apakah konsumen? Apakah petani? Mungkin petani, tapi petani asing atau mafia," tandas wakil ketua umum Partai Gerindra ini.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya