Berita

Foto/Net

Politik

Pernyataan KH Anwar Iskandar Provokatif, Bingkai Perbedaan Pilpres Sebagai 'Pertempuran'

SELASA, 19 MARET 2019 | 09:23 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Pernyataan KH Anwar Iskandar di hadapan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Maaruf Amin dan puluhan Kiai lainnya dinilai sangat provokatif dan bernuansa memecah belah umat.
Berita Terkait

Demikian disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad seperti dilansir RMOLJatim (Selasa, 19/3).


Pernyataan itu terekam dalam video lalu viral. Diduga yang memberikan ceramah itu adalah KH Anwar Iskandar.

"Arah dari pernyataan itu dapat dibaca dengan jelas, beliau ingin mengatakan bahwa di belakang Paslon 02 ada kekuatan Islam (lain) yang berkonsolidasi dan sedang membangun kekuatan untuk menjadikan Islam mainstream dan para Ulama NU (yang diklaim berada di belakang Paslon 01) sebagai ‘fosil’ di masa depan," kata Sadad dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, sesaat lalu (Selasa, 19/3).

Sadad menegaskan, pernyataan tersebut seakan membuat garis batas antara ‘kami’ dan ‘kalian’.

"Ini seperti membangun kembali tembok tribalisme yang telah dengan sekuat-tenaga dirobohkan di zaman Rasulullah SAW," tegas Sadad.

Padahal, sambung Sadad, muqaddimah Qanun Asasi Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari dibuka dengan ide tentang ijtima’, taaruf, ittihad, dan taaluf.
 
"Qanun Asasi bagi warga NU adalah spirit perjuangan, sudah seharusnya dihayati dalam perilaku berjamiyah," tambah Sadad.

Sadad juga menyayangkan sikap KH Anwar Iskandar, sebagai ulama membingkai perbedaan pilihan dalam Pilpres sebagai ‘pertempuran’ kelompok Ahlussunnah Waljamaah vis-a-vis Non-Ahlussunnah Waljamaah.

"Lalu berilusi bahwa kekalahan pihaknya dalam pilpres nanti akan berdampak pada kehancuran kekuatan Islam Ahlussunnah Waljamaah di bumi nusantara. Ini kan seperti menutup mata terhadap fakta banyak tokoh-tokoh NU, beberapa di antaranya bahkan adalah keturunan langsung para pendiri NU, yang dengan tegas memihak Paslon 02," sergah Sadad

Bagi Sadad, seharusnya akan jauh lebih bijak jika KH Anwar Iskandar membingkai perbedaan pilihan Pilpres sebagai perbedaan ijtihad politik. Sebagai ijtihad selalu ada ruang untuk berbeda.

Ruang bagi perbedaan aspirasi politik bagi Warga NU diizinkan asalkan berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu’, dan saling menghormati sebagaimana tercantum dalam ‘Sembilan Pedoman Politik Warga NU yang menjadi Keputusan Muktamar NU XXVIII di Krapyak Yogyakarta Tahun 1989,” tutur Sadad.

Lebih naif lagi KH Anwar Iskandar menyatakan jika paslon 01 kalah maka tidak akan ada lagi tahlil dan zikir di Istana Negara. Ini a-historis. Memangnya sejak kapan tahlil dan zikir bergantung pada kekuasaan? Tahlil dipraktikkan oleh umat Islam di nusantara ini sejak Indonesia belum lahir,” imbuh Sadad.

Sadad mengatakan, zikir di Istana oleh para ulama pada dasarnya bukan tradisi yang lazim dipraktikkan oleh ulama salaf. Keterangan tentang hal itu dengan mudah dijumpai dalam kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren. Politikus Partai Gerindra ini yakin Kiai Anwar mengerti hal tersebut.

Sadad menambahkan, perbedaan pilihan politik warga NU dalam pilpres tak bisa terelakkan lagi. Yang seharusnya dilakukan sebagai tim pemenangan, menurutnya, adalah memberikan pencerahan kepada umat, bukan provokasi umat.

Politik adalah instrumen untuk merebut kekuasaan, dan kekuasaan sebagaimana termaktub dalam teks al-kutub al-mu’rabarah (kitab-kitab yang autentik) musti diorientasikan untuk ‘menjaga’ Agama (hirāsat al-dīn) dan ‘mengelola’ kepentingan dunia (siyāsat al-dunyā). Mestinya kita sepakati untuk menjaga kualitas demokrasi sebagai hi-politics, bukan politik murahan yang dipenuhi omong kosong dan provokasi,” demikian Sadad.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya