Ungkapan 'pahlawan devisa' yang ditujukan khusus kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran yang merantau bekerja di berbagai belahan dunia, sekilas sangat mulia bahkan sangat terhormat dengan tambahan kata ‘Pahlawan’.
Namun pada kenyataanya, masyarakat Indonesia sering disuguhkan berbagai kabar dan berita tentang nelangsanya nasib para buruh migran di luar negeri.
Contoh kasus terbaru nelangsanya nasib buruh migran terjadi pada Eni Suci Suharyati seorang TKI asal Banten yang baru pulang setelah menjalani masa kerja selama enam bulan di salah satu negara di Timur Tengah.
Pulangnya Eni ke kampung halaman, tidak membawa kabar manis indah dan suksesnya seorang TKI tapi membawa kisah horor serta begitu banyak luka fisik dan psikologis akibat penyiksaan yang diterima oleh majikannya.
Begitu seringnya nasib para ‘pahlawan devisa’ yang terus dirundung duka memunculkan satu pertanyaan besar di benak masyarakat Indonesia tentang bagaimana sistem pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia terutama di luar negeri.
Permasalahan tersebut menjadi tema sentral pembahasan dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema ‘Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja’ kerjasama Biro Humas Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang dihadiri para awak media massa cetak, elektronik dan online, di Media Centre DPR, Senin (18/3). Dua pembicara dihadirkan yaitu anggota Fraksi Golkar MPR, Ikhsan Firdaus dan koordinator Divisi Bantuan Hukum Migrant, Care Nur Hasono
Dalam pemaparannya, Ikhsan menyampaikan bahwa banyak sekali permasalahan buruh migran di luar negeri.
Namun saat ini, menurutnya, dari beberapa data termasuk dari Migant Care sendiri bahwa ada penurunan yang cukup siginifikan terkait buruh migran bermasalah.
"Seperti contoh kasus terbaru Siti Aisyah.
Ending kasus tersebut adalah cermin bahwa pemerintah sudah mulai membangun satu
concern tentang bagaimana kita melindungi warga negara kita di luar negeri," katanya.
Ke depannya, menurut Ikhsan, untuk melindungi tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri, memang perlu moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terutama yang
unskill. Lahirnya UU 18/2017 terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, dinilai Ikhsan, sangat cukup untuk melindungi buruh migran.
"Saya sangat berharap ke depan juga ada
agreement atau MoU yang jelas antara pemerintah kita dan pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja, tentang segala hal terkait perjanjian kerja TKI,†ujarnya.
