Berita

Maruf Amin dan Sandiaga Uno/Net

Politik

Buat Apa Bicara Revolusi 4.0 Kalau Pekerja Indonesia Rata-Rata Hanya Lulusan SMP

SELASA, 19 MARET 2019 | 07:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) beranggapan, debat cawapres dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya yang dihelat KPU Minggu (17/3) lalu belum menyentuh substansi dan menjawab akar permasalahan.

Menurutnta, saat ini Indonesia masih memiliki masalah utama soal ketenagakerjaan dimana angkatan kerja masih didominasi tenaga kerja kita lulusan SMP.

“Sekarang orang pada ngomong 4.0. Apa itu? Problem tenaga kerja kira rata-rata tamat SMP, itu problem dasarnya. 4.0 itu penting, tapi hanya keliatan canggih dan tidak menjawab kebutuhan pokoknya bahwa kualitas tenaga kerja kita itu sangat rendah,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantornya, Jakarta, Senin (18/3).


Dia menceritakan, pernah memiliki pengalaman bertemu dengan TKI di luar negeri yang ternyata tidak bisa baca tulis. Bagi dia hal itu sangat miris mengingat besarnya risiko yang dihadapi.

“Kan rata-rata SMP. Bahkan kita menemukan juga bahwa tenaga kerja kita di luar negeri itu tidak bisa baca tulis. Saya berkali-kali menemukan. Loh gimana kamu bisa pergi saya bilang. Ya nggak terlalu penting pak karena kerja saya kan di sana tukang, kerja fisik di bangunan, yang penting saya rajin kerja, loyal sama atasan,” ujar Taufan menirukan ucapan tenaga kerja yang ditemuinya.

Dia pun heran dengan kenyataan tersebut. Menurut negara sudah abai dalam memajukan harkat dan martabat hidup manusia Indonesia terutama di bidang pendidikan.

“Di manapun di dunia ini, kalau orang bekerja di sektor rumah tangga pasti perlindungannya sangat rentan, apalagi ditempatkan di negara-negara yang juga tidak respect dengan HAM,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya