Berita

Foto/RMOL

Politik

Ketua MPR: Bukan Tidak Mungkin Ada Capres Independen...

SELASA, 19 MARET 2019 | 02:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendatangi massa dari Komunitas Tikus Pithi Hanata Baris yang melakukan demonstrasi di depan gedung Parlemen, Senin (18/3). Zulkifli memberikan apresiasi yang tinggi kepada massa atas upayanya menyampaikan aspirasi.

"Kedatangan mereka patut dihargai karena mau meninggalkan pekerjaan, keluarga dan menggunakan ongkos sendiri," ujar Zulhas, demikian ia disapa, usai berdialog dengan para pengunjuk rasa.

Dalam unjuk rasa tersebut massa yang menggunakan kaos hitam bertuliskan "Yen Ora Mas Tuntas Ora" menyampaikan tiga tuntutan nusantara yang disebut Tritura. Satu dari tiga tuntutan tersebut yakni melaksanakan kedaulatan di tangan rakyat yang sebenarnya melalui dibukanya jalur independen dalam pencalonan Pilpres.


Terkait tuntutan aksi, Zulhas mengatakan UUD 45 hanya membolehkan calon presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Berbeda dengan bupati dan gubernur yang boleh dicalonkan melalui jalur independen.

"Tetapi bukan tidak mungkin ada capres independen, namun harus dibicarakan lebih lanjut. Caranya harus mengubah UUD terlebih dahulu," katanya.

Dalam tahun politik saat ini, Zulhas meminta semua pihak untuk menjaga perdamaian dan persatuan. Menurut pria asal Lampung itu, demokrasi merupakan pemilihan biasa yang diselenggarakan setiap lima tahun yang tidak boleh dikotori oleh keributan.

"Kita memilih di antara teman sendiri. Kita bukan menghadapi Belanda tapi (dalam pemilu) kita berhadapan dengan sesama anak bangsa. Karena itu mari ciptakan pemilu yang menggembirakan, damai dan menyenangkan," tukas Zulhas.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya