MEMANG banyak pemerintahan negara di dunia punya utang, termasuk pemerintahan negara negara maju. Namun ketika utang pemerintah menjadi tumpuan dalam segala hal kehidupan negara itu, maka itu sudah sangat membahayakan.
Utang bukan hanya menciptakan ketergantungan tapi juga sekaligus menghancurkan.
Itulah yang terjadi dengan Indonesia saat ini. Utang pemerintah telah menjadi sandaran. Bahkan untuk menopang cadangan devisa dan nilai tukar, yang seharusnya kedua hal tersebut ditopang oleh kinerja makro ekonomi yakni investasi dari luar negeri dan surplus perdagangan.
Tapi, sekarang cadangan devisa dan nilai tukar ditopang oleh utang pemerintah.
Mengapa terjadi? Karena segala lini ekonomi Indonesia defisit. Neraca perdagangan defisit, neraca migas defisit, neraca jasa defisit, neraca pendapatan primer defisit, akibatnya neraca transaksi berjalan defisit dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit. Indonesia mengalami apa yang disebut dengan
double deficit yang parah.
Pertanyaan mendasar adalah apa urgensinya pemerintah berutang? pemerintah adalah administratur negara. Utang hanya digunakan untuk gaji pejabat negara. pemerintah bukan badan bisnis, tidak bisa berinvestasi, tidak boleh mencari untung.
Jika pemerintah berutang besar,maka sudah pasti rakyat dan bangsa jadi korban. Pemerintah akan memungut pajak habis-habisan dan menyerahkan kekayaan alam ugal-ugalan kepada swasta sebagai ucapan untuk mendapatkan royalti agar dapat membayar utang.
Pemerintah akan cari untung sebesar-besarnya dari hajat hidup orang banyak. Ini sangat membahayakan keselamatan bangsa, rakyat, dan negara.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) utang luar negeri pemerintah sampai akhir tahun 2018 mencapai Rp 2.644 triliun. Selama pemerintahan Jokowi utang luar negeri pemerintah telah bertambah Rp 802 triliun lebih (diukur dengan kurs Rp 14.200 per dolar AS). Ini adalah tambahan yang besar karena tambahanya mencapai 30 persen dari utang luar negeri pemerintah sejak Indonesia merdeka.
Sementra utang dalam negeri pemerintah dari surat utang negara saat ini (Februari 2019) mencapai Rp 2.082 triliun. Sepanjang pemerintahan Jokowi utang dalam negeri meningkat sebesar Rp 975 triliun dan meningkat dalam Januari dan Februari tahun 2019 sebesar Rp 94,3 triliun.
Ini adalah peningkatan yang sangat besar karena tambahan yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi mencapai 47 persen atau hampir separuh sejak disahkan UU 24/2002 tentang Surat Utang Negara. Hampir separuh surat utang negara dipegang investor asing.
Kecenderungan meningkatnya utang pemerintan bukan hanya untuk menutup defisit anggaran negara, tapi utang pemerintah menjadi sandaran untuk menopang ekonomi yang terus memburuk, termasuk di dalamnya menahan ambruknya nilai tukar dan menjaga ketersediaan devisa
Sebagaimana dilansir berbagai media bahwa cadangan devisa Februari 2019 menjadi 123,3 miliar dolar AS berkat penerbitan surat utang, di antaranya sukuk wakalah sebesar 2 miliar dolar AS (sukuk wakalah berdasar pada dana haji).
Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia teori cadangan devisa bertambah dari utang mendapatkan pembenaran.
Ibarat kata “karena pendapatan tidak cukup untuk makan, maka utang jadi sandaran utama, akibatnya makan pun tak cukup gizi, hasilnya gizi buruk, busung lapar, stunting, sementara utang terus menggunungâ€. Ngenes.
Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
