Mahalnya Cost Politic Masih Jadi Alasan Banyak Praktik Korupsi

. Cost politic yang sangat mahal seolah menjadi alasan paling rasional para pejabat politik terseret kasus korupsi. Belum lagi, profesi sebagai pengusaha hampir disandang oleh para pejabat politik.

Demikian disampaikan Dosen Administrasi Pubik UI, Dr Vishnu Juwono saat membedah bukunya yang berjudul "Melawan Korupsi & Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014" di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Senin (18/3).

"Biaya politik sangat mahal, perputaran dana untuk Pilkada mencapai ratusan miliar dan Pilpres mencapai triliunan rupiah," ujar Vishnu.

Hal itu, jelasnya, berdampak pada pola rekruitmen partai politik yang tidak berintegritas dan akuntabel. Akibatnya, rekrutmen pejabat negara yang memiliki keahlian, kompetensi, dedikasi, dan integritas tidak berjalan.

"Rekrutmen kader partai politik perlu diperbaiki. Terutama di posisi eksekutif dan parlemen kebanyakan dengan latar belakang pengusaha," kata Vishnu.

Lebih lanjut, penulis buku Melawan Korupsi Di Indonesia ini menilai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, termasuk pejabat parpol terjadi akibat ongkos politik yang mahal dan kebanyakan menjadi pengusaha.

"Ada unsur penyalahgunaan wewenang, suap, dilakukan pejabat negara dan kerugian negara. Sehingga praktik korupsi yang dilakukan oleh tokoh partai politik tetap semarak," demikian Vishnu.