Pendidikan Bukan Tanggung Jawab Swasta, Peran Negara Pelan-Pelan Hilang

. Sejak Republik Indonesia didirikan oleh founding fathers, tercetus bahwa tanggung jawab negara atau pemerintah ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kini lambat laun peran itu kian tergeser ke swasta.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat menyoroti debat cawapres Minggu malam bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya.

“Sekarang semua itu pelan-pelan menghilang, harusnya jadi tanggung jawab negara. Sekarang malah jadi tanggung jawab pihak swasta,” ungkap Taufan di kantornya, Jakarta, Senin (18/3).

Menurut esensi HAM, hal itu sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Sehingga masalah pendidikan sebagai salah satu hak dasar warga negara harus menjadi tanggung jawab negara.

“Soal pendidikan, negara kita didirikan konstruksinya sudah hak asasi manusia. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab negara. Itu bagusnya. Itu sudah dipikirkan,” imbuhnya.

Namun seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan tanggung jawab itu tergerus oleh kepentingan pasar.

“Mekanisme pasar kan tergantung siapa yang kuat dan punya kemampuan, ya dia yang mendapatkan kesempatan pendidikan dan kualitas lebih baik. Harusnya kan enggak begitu,” tandasnya.