Berita

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik/RMOL

Politik

Kedua Cawapres Masih Berpikir Tanggung Renteng, Akhirnya Pendidikan Dilempar Ke Pasar

SENIN, 18 MARET 2019 | 15:51 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Tanggung jawab negara soal memajukan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sudah diatur dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun hingga kini, perspektif negara soal pendidikan masih berkutat pada tanggung renteng, di mana pendidikan menjadi tanggung jawab seluruh pihak.

Hal itu terlihat dalam debat cawapres kedua tadi malam antara Maruf Amin dan Sandiaga Uno. Sehingga keduanya pun terjebak dalam sistem pasar saat ini.


"Karena pendidikan kita tanggung renteng, akhirnya pasar yang nanggung. Sehingga ingin mendapatkan pendidikan yang baik perlu biaya yang tinggi, kalau biayanya pas-pasan ya pendidikannya juga pas-pasan," ucap Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (18/3).

Hal itu sangat terlihat dalam kesenjangan pendidikan antara desa dan kota. Dalam sudut pandang HAM, seharusnya sudah tidak ada lagi kesenjangan pendidikan antara orang yang berpenghasilan tinggi dan rendah.

"Itu problem sosial kita, sehingga negara harus mengangkat orang yang menengah ke bawah setara dengan pendapatan tinggi," tegasnya.

Dia menyadari bahwa tidak mungkin negara yang mengurus semuanya sehingga diperlukan prinsip tanggung renteng. Tetapi di sisi lain negara tetap menjamin hak pendidikan untuk setiap warga negaranya.

"Dalam konstruksi UU 11/2005 itu bagaimana hak-hak dasar dalam ekonomi, budaya, itu sudah diratifikasi oleh kita dan negara punya tanggung jawab dalam hak-hak dasar itu. Jadi ini kita lihat dalam paradigma bagaimana negara mengemban tanggung jawab dalam HAM," tandas Ahmad Taufan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya