Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Jangan Korbankan Petani Untuk Kepentingan Impor

SENIN, 18 MARET 2019 | 05:06 WIB | LAPORAN:

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian hingga mencapai ekspor ternyata membuat sejumlah pihak resah.

Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia Tunov Mondro Atmodjo menilai, larangan impor yang ditetapkan Kementerian Pertanian membuat mafia pangan mencari cara termasuk mempolitisasi petani agar kepentingan tercapai.

"Jadi jangan karena tidak bisa bermain impor, petani dijual-jual. Kami petani sangat untung saat ini, hasil panen melimpah, pasar dijamin dan berbagai inovasi budidaya, pasca panen dan pemasaran sangat terasa," jelasnya kepada redaksi, Senin (18/3).


Tunov juga menyindir oknum dan organisasi yang kerap menjual nama petani dan sengaja mendiskreditkan program dan capaian pemerintah di sektor pertanian.

Menurutnya, bila tudingan tersebut benar mengapa ajakan diskusi yang selalu dibuka lebar oleh Kementan tidak pernah dipenuhi. Karena kritik seharusnya bisa disampaikan dalam bentuk musyawarah untuk mencari jalan keluar demi kesejahteraan petani.

"Kalau memang berniat baik memperjuangkan petani mari diskusi yang lebih konkret, konstruktif dan produktif sehingga perjuangan lebih terukur," ujar Tunov.

Dia berharap, ke depan, organisasi yang mengatasnamakan petani dapat lebih mengutamakan diskusi dan pertemuan dengan pemerintah. Karena Kementan akan membuka pintu musyawarah bila memang kepentingannya untuk petani, namun bila agendanya hanya untuk menguntungkan mafia pangan yang hanya ingin mengimpor produk pertanian maka tidak akan pernah terpenuhi.

"Sering mengeluarkan pernyataan provokatif, tendesius, memperalat petani dan politisasi petani. Agenda ini justru meresahkan petani yang saat ini sudah tenang menikmati hidup bahagia sebagai petani," demikian Tunov.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya