Kalau BPK Dan KPK Bisa Buktikan, Sangat Mungkin Ganjar Menyusul Romi

. Apel Kebangsaan yang diselenggarakan Pemprov Jawa Tengah pada 17 Maret 2019 dengan anggaran Rp 18.7 miliar perlu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dan perlu diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Direktur Eksekutif Government & Political Studies (GPS), Gde Siriana, Sabtu (16/3).

Kegiatan ini tidak memiliki urgensi dibandingkan kebutuhan rakyat yang lebih mendesak seperti perbaikan sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kota Semarang yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan sehingga perlu segera diperbaiki.

"Antara lain JPO di Jalan Jenderal Sudirman, yang terbuat dari kayu sudah rusak. Selain itu, bagian atap jembatan penyeberangan itu juga sudah hilang," ujar Gde Siriana.

Juga, lanjut Gde Siriana, sebanyak 1.028 dari 3.426 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kendal membutuhkan perbaikan.

Kegiatan Apel Kebangsaan ini juga dicurigai sebagai kampanye politik terselubung yang menggunakan uang rakyat. Meski disampaikan tidak menggunakan atribut, ini bukan berarti bisa membohongi rakyat dengan alasan "bukan kampanye politik". Semua orang tahu orientasi politik pilpres siapa-siapa pengisi acaranya.

"BPK dan KPK harus berani bertindak. Jika awam saja bisa melihatnya sebagai penyalahgunaan anggaran, mestinya BPK dan KPK lebih jeli lagi. Jika BPK dan KPK bisa membuktikannya, sangat mungkin Gubernur Jateng (Ganjar Pranowo) menyusul Ketum PPP (M. Romahurmuziy)," tutup Gde Siriana.

Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Anggota DPR RI dari Fraksi PPP M. Romahurmuziy sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementeria Agama.