Berita

Dahnil Anzar Simanjuntak/Net

Politik

Jawab Ace Hasan, Dahnil: Ini Bukan Masalah Elektoral, Tapi Etika Diplomasi

KAMIS, 14 MARET 2019 | 14:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dua jurubicara pasangan calon presiden dan wakil presiden terlibat adu argumen mengenai pembebasan Siti Aisyah dari jerat hukum di Malaysia.

Keduanya adalah Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily dan Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Awalnya, Ace menjawab tudingan-tudingan yang dilayangkan Dahnil lewat pernyataan di media. Politisi Golkar itu keberatan jika pemerintah disebut “asal klaim” dalam proses pembebasan Aisyah.


Menurutnya, pembebasan Aisyah murni proses hukum dan upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah juga bagian dari proses hukum yang sah. Baca: TKN: Tidak Mungkin Siti Aisyah Hadapi Proses Hukum Tanpa Pemerintah

Menjawab itu, Dahnil menegaskan bahwa klaim berlebihan yang dilakukan pemerintah yang dikritisinya. Sebab klaim lobi pemerintah berdampak pada destruksi proses hukum dan berbagai tuduhan kepada pemerintah Malaysia. Termasuk menuai protes dari Pemerintah Vietnam yang warganya juga mengalami kasus sama dengan Aisyah.

“Kini, ‘keributan’ diplomatik terjadi antara Vietnam dan Malaysia karena warga negara mereka juga ditahan terkait kasus ini, dan Tun Dr Mahatir dituduh macam-macam seolah hukum mereka bisa dilobi,” terangnya di akun Twitter pribadi sesaat lalu, Kamis (14/3).

Dahnil juga keberatan dengan tudingan Ace yang menyebut kritiknya pada klaim pemerintah sebagai bentuk kepanikan elektabilitas Jokowi bakal meningkat pesat.

Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah menegaskan bahwa kritiknya itu bukan sekadar masalah elektoral melainkan etika diplomasi pemerintah.

“Kang Ace ini bukan sekadar masalah politik-politikan elektoral, ini masalah etika diplomasi, dan dampak sosial terhadap Siti Aisyah. Klaim lebay itu merusak semua. Mulai diplomasi, hukum dan sosial,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya