Berita

Relawan Proksi/Net

Politik

Relawan Proksi: Kedaulatan Digital Indonesia Darurat

KAMIS, 14 MARET 2019 | 08:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kedaulatan digital Indonesia sedang darurat. Sebab, para influencer banyak terbentur dengan peraturan yang dibangun oleh rezim.

Begitu kata Ketua Relawan Prabowo Sandiaga Uno Komunitas Siber (Proksi) Al Akbar Rahmadillah usai menyerap aspirasi ke Surabaya dan Tuban dalam rangka membahas kedaulatan digital Indonesia dengan para komunitas digital dan influencer, Kamis (14/3)

“Indonesia pada sekarang ini darurat tentang kedaulatan digital. Kami melihat yang jelas-jelas rezim ini tidak pro terhadap bangsa sendiri yaitu tentang revisi PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), terutama terkait usulan relaksasi lokalisasi data,” ujar Akbar.


Oleh karena itu para influencer se-kota Surabaya dan Tuban ini mendukung Prabowo-Sandi untuk merevisi UU ITE. Mereka juga siap untuk berkampanye di sosial media secara masif untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

“Jelas bahwa kepentingan asing itu adalah untuk membuka akses seluas-luasnya bagi produk atau layanannya di Indonesia dengan biaya seminimal mungkin, apabila data dan proses bisa dilakukan di luar Indonesia, ini adalah akses pasar yang sangat luas bagi mereka untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di Indonesia, tanpa perlu mereka berinvestasi ataupun berkontribusi buat ekonomi Indonesia,” beber Akbar.

Masih kata Akbar, kalau rezim ini kasih alasan untuk memajukan startup, ekosistem ekonomi digital, dan lainnya, itu bertolak belakang dengan realita di lapangan.

Pasalnya revisi PP PSTE ini malah bikin senang asing, dan sengsara anak bangsa. Ini sangat bertolak belakang dengan materi yang dibangga-banggakan oleh capres 01 tentang unicorn.

“Bagaimana ekonomi digital mau maju jika banyak regulasi yang diproduksi di rezim ini pro terhadap asing? Kami dari Proksi akan menyerap aspirasi dari seluruh elemen bangsa dan akan membuat rekomendasi untuk kemajuan ekonomi digital,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya