Berita

Zudan Arif/RMOL

Politik

Kemendagri Ragu 4 Juta Warga Rekam KTP Sebelum Pemilu

KAMIS, 14 MARET 2019 | 02:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kementerian Dalam Negeri tidak yakin semua penduduk pemegang KTP sudah melakukan perekaman sebelum pelaksanaan Pemilu, 17 April nanti. Hingga saat ini sudah 97,8% penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik.

"Masih ada sekitar 2,2 persen lagi atau sekitar 4 juta yang belum. Jika melihat peran masyarakat seperti sekarang, saya tidak optimis. Sebab, setiap kali jemput bola hanya sedikit yang melakukan perekaman," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3).

Saat ini kata dia, pihaknya masih mendalami masalah 4 juta penduduk yang belum melakukan perekaman.


"Nah, inilah yang terus kami dalami.  4 jutaan itu ada dimana? Apakah di luar negeri, apakah di luar kota, atau sudah meninggal dunia cuma belum dilaporkan oleh keluarganya?" kata Zudan.

Zudan mengatakan dari 4 juta warga yang belum melakukan perekaman, sebagian besar atau sekitar 2 juta berada di Papua dan Papua Barat.

"Yang belum melakukan perekaman karena masyarakatnya tidak ada dan tidak tahu dimana. Kalau daerah lain relatif sudah melakukan perekaman," ucapnya.

Zudan mengklaim, pemerintah sudah sangat optimal dalam melakukan jemput bola, bahkan dilakukan hingga pulau terluar dan wilayah perbatasan.

"Kami menunggu juga peran proaktif masyarakt yang belum melakukan perekaman untuk segera melakukan perekaman. Sebab, menjadi faktor penting untuk bisa melaksanakan proses pencoblosan pada 17 April 2019," ujarnya.

Terkait blanko KTP elektronik, Zudan memastikan tersedia cukup banyak. Sekitar 16 juta keping blanko.

"Sekitar 8 juta sudah didistribusikan, jadi tidak ada lagi isu kekosongan blangko," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya