Berita

Foto/RMOL

Politik

KTP-El Buat WNA Jadi Bola Panas Dalam Rapat Komisi II

RABU, 13 MARET 2019 | 22:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komisi II DPR RI menggelar rapat persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden bersama Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rapat, sejumlah anggota dewan menanyakan soal data KTP-el milik warga negara asing yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Mereka meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan itu sebelum pemungutan suara 17 April.


Anggota Komisi II Firman Soebagyo meminta warna KTP-el untuk WNA dibedakan dengan milik WNI. Dia juga meminta proses perekaman KTP-el bagi WNA dihentikan sementara.

"Saya mendukung proses e-KTP bagi WNA dihentikan hingga pemilu. Ke depan saya usul KTP asing agar berbeda warna dari KTP WNI," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3).

Senada, anggota Komisi II Yandri Susanto juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait masuknya WNA dalam DPT.

"Yang tidak berhak jangan dibuat berhak, yang berhak jangan dibuat tidak berhak. Ini esensi dasar kita. Karena itu, kita perlu tahu supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang kenapa sampai terjadi orang asing masuk ke DPT," ujarnya.

Ketua KPU Arief Budiman pun memberikan jawaban. Menurutnya, saat ini KPU bersama Dinas Dukcapil Kemendagri terus menelusuri data KTP-el WNA yang terdaftar dalam DPT.

"Pada prinsipnya data yang sudah ditemukan sudah kita rumuskan. Sekarang masih dalam proses penelitian terus. Nanti kalau kita temukan lagi nanti mereka akan kita coret karena memang mereka tidak boleh menggunakan hak pilih dalam pemilu kita," paparnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya