Berita

Joko Widodo/Net

Politik

PILPRES 2019

Pernyataan 'Bodoh Banget Kita' Bukti Jokowi Gagal Total

RABU, 13 MARET 2019 | 11:59 WIB | LAPORAN:

. Pernyataan Presiden Joko Widodo 'bodoh banget kita' terkait transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang masih defisit, merupakan salah satu alasan kuat bagi rakyat untuk melakukan pergantian presiden pada Pilpres 2019.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengatakan, neraca perdagangan yang masih defisit merupakan bukti kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi gagal total.

"Artinya tim ekonominya gagal total. Dari semua neraca perdagangan pada lampu merah semua. Menunjukan kinerja yang jeblok. Faktanya ekonomi jalan di tempat," katanya saat berbincang dengan redaksi, Rabu (13/3).


Meskipun tim ekonomi pemerintah gagal total, menurut aktivis mahasiswa tahun 1998 ini, yang paling pantas dipersalahkan tetaplah Jokowi selaku pemimpin tertinggi.
 
"Jokowi yang harus dipersalahkan. Garis neoliberal dan lemahnya leadership jadi faktor utamanya," tandasnya.

Jokowi sudah memimpin lebih dari empat tahun. Semestinya dakam kurun waktu itu dia sudah mampu memperbaiki ekonomi bangsa. Dengan demikian, tidak ada cara lain, Jokowi harus dikalahkan pada Pilpres 17 April nanti.

"Hanya itu (ganti presiden) solusinya," pungkas Andrianto.

Pada Rakornas Investasi di ICE BSD, Banten, Selasa kemarin (12/3), Jokowi mengeluhkan tentang defisitnya transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Padahal kunci dari dua masalah itu sudah diketahui, yakni investasi dan ekspor.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, Jokowi memerintahkan kepada semua jajarannya di pusat maupun di daerah untuk mempermudah proses usaha.

"Tahu kesalahan kita, tahu kekurangan kita, rupiahnya berapa defisit kita tahu, kok enggak kita selesaikan, bodoh banget kita kalau seperti itu," sesal Jokowi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya