Berita

Agum Gumelar/Net

Politik

Soal Pelanggaran HAM 98, Agum Gumelar Jangan Cuma Ngoceh Jelang Pilpres

RABU, 13 MARET 2019 | 02:17 WIB | LAPORAN:

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menantang anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar untuk tidak sekedar ngoceh terkait sidang pemecatan Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran.

BPN juga menantang Agum membuktikkan klaim mengetahui segala peristiwa terkait kasus pelanggaran HAM 98.
"Sampaikan saja, jelaskan. Kalau perlu ke Mahkamah Internasional," kata Jurubicara BPN Fery Juliantono di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (12/3).

Fery menduga motif Agung untuk memojokkan Prabowo jelang hari H pencoblosan Pilpres.

Fery menduga motif Agung untuk memojokkan Prabowo jelang hari H pencoblosan Pilpres.

"Masa peristiwa berapa puluh tahun yang lalu dia sampaikan lagi sekarang," katanya.

Fery mempertanyakan jika Agum mengetahui keterlibatan Prabowo dalam penghilangan paksa 13 aktivis tetapi selama ini terkesan ditutupi. Karenanya ia mewanti-wanti Agum bola bisa saja berbalik kepadanya lantaran menyembunyikan fakta yang diketahui serta membuat masyatakat curiga dengan menyampaikanya lagi ke publik.

"Jadi bukan hanya motif politis, tapi saya rasa kurang relevan lagi kalau dibahas sekarang," ujarnya.

Agum Gumelar sebelumnya mengklaim tahu nasib para aktivis 1998 yang disebut dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar bentukan Kopassus. Mantan Danjen Kopassus itu mengaku tahu setelah mengorek informasi dari anggota Tim Mawar. Video klaim Agum viral di media sosial.

Agum tidak merinci lebih lanjut soal keberadaan aktivis yang diculik. Dia hanya mengatakan hasil penyelidikan DKP membuktikan ada kesalahan yang dilakukan Prabowo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya