Berita

Refly Harun/Net

Politik

Dua Calon Hakim MK Diputuskan, Komisi III Tidak Pilih Refly Harun

SELASA, 12 MARET 2019 | 17:07 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Komisi III DPR telah selesai menggelar rapat pleno untuk menentukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Rapat pleno tersebut digelar tertutup di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil menuturkan calon petahana Hakim MK yakni Wahiduddin Adams dan Aswanto terpilih kembali sebagai hakim MK melalui musyawarah mufakat.

"Ya tadi seluruh fraksi itu menggelar rapat pleno artinya seluruh fraksi hadir dalam rapat pleno yang kami selenggarakan," ujar Nasir saat ditemui usai rapat pleno.


Dalam musyawarah mufakat itu telah disepakati dan disetujui dari 11 nama yang mengikuti fit and proper test sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi seluruh fraksi setuju dengan dua nama tersebut.

"Tadi itu bersepakat dua yang mereka setujui untuk kembali menjadi Hakim MK. Kedua nama itu adalah Wahiduddin dan juga Aswanto. Kedua nama ini juga sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi inkumben atau petahana," imbuhnya.

Nasir pun menolak anggapan tak ada gunanya mengadakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bila pada akhirnya memilih calon hakim petahana.

Terlebih, uji kelayakan itu menggunakan tim ahli untuk menyeleksi 11 calon hakim MK yang praktis menyerap anggaran APBN.

"Ya itu kan mekanisme yang harus dilalui itu mekanisme prosedural harus dilalui. Jadi apa yang diputuskan oleh Komisi III berdasarkan pendapat dari fraksi-fraksi tersebut sebenarnya tidak menyalahi dan tidak berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh panel ahli," tandasnya.

Untuk diketahui, fit and proper test calon hakim MK telah berlangsung sejak Februari lalu.

Ke-11 nama yang mengikuti fit and proper test: Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M. Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta dan Sugianto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya