. Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan perombakan massal terhadap 1.125 Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencananya, Komisi A bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk memyelidiki perombakan ASN tersebut.
Wakil Ketua Komisi A William Yani mengatakan, meski belum final, DPRD tengah mempertimbangkan pembentukan pansus dan akan diputuskan esok pada rapat komisi.
"Karena kita baru rapat komisinya besok, menentukan apakah pansus atau tidak. Jadi besok kita ada rapat komisi," ujar Yani saat dihubungi, Selasa (12/3).
Meski besok akan membahas soal kemungkinan pembentukan pansus tersebut. Tapi, pengambilan keputusan tersebut baru dapat dilakukan sehabis rapat besok, apakah usulan dari Komisi A dapat diterima oleh DPRD lalu akan membentuk pansus atau tidak.
"Usulan, karena kan komisi hanya bisa usulan. Nanti kan pansus itu hasil dari rapat gabungan fraksi-fraksi kan. Komisi A mengusulkan saja, kemudian diputuskannya oleh gabungan fraksi-fraksi, baru diparipurnakan. Paripurna kan belum tahu kapan," tandas Yani.
Sebelumnya, Komisi A menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Wakil ketua komisi A DPRD DKI Jakarta Wiliam Yani mengatakan pihaknya ingin secara jelas mendengar pendapat dari KASN soal perombakan tersebut.
Komisi A, menilai perombakan tersebut terdapat kejanggalan, salah satunya pegawai yang hendak diganti Jabatannya tak diberi tahu sebelumnya.
