Berita

Nafsiah Mboi/Net

Politik

Cuek Peredaran Tembakau, Pemerintah Sama Saja Rampas Hak Rakyat

SABTU, 09 MARET 2019 | 14:43 WIB | LAPORAN:

Komitmen pemerintah dalam mengendalikan peredaran tembakau dipertanyakan. Sebab, dari hari ke hari jumlah perokok justru semakin meningkat, industri rokok pun masih tetap eksis di negeri ini.

Mantan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi mengungkapkan bahwa berdasarkan riset terbaru, ditemukan angka perokok yang terus mengalami peningkatan.

Ditemukannya pula peningkatan angka perokok juga pada mereka yang baru berusia 15 sampai 19 tahun. Peningkatannya pun merata di semua provinsi.


"Saya langsung saja, saya memang kecewa sekali bahwa sudah tahu angka-angkanya tapi tetap tidak komitmen untuk pengendalian tembakau yang komprehensif dan intensif," ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Menuju Debat III, Menakar Visi Kesehatan’ di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Menurutnya, pemerintah sama saja telah merampas hak masyarakat untuk menjalani hidup sehat. Sebab, dengan meningkatnya jumlah perokok, maka jumlah penyakit yang disebabkan rokok itu juga akan meningkat luar biasa.

"Memang beda-beda antar provinsi kalau kita lihat misalnya beban penyakit 2017 dan dilengkapi dengan Riskesdas 2018, maka kanker, stroke. penyakit jatung. gagal ginjal meningkat di semua provinsi," jelasnya.

Diakuinya pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan yang bagus, yakni menerbitkan Inpres 1/2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Namun, masyarakat tidak bisa berjalan sendiri karena harus didukung dan dibimbing oleh pemerintah untuk membudayakan perilaku hidup sehat.

"Kalau saya melihat pemerintah yang tidak memperhatikan pengendalian rokok pengendalian tembakau itu ibarat tangan kanan memberi makan industri rokok, tangan kiri merampas hak rakyat, termasuk hak anak untuk hidup sehat dan sejahtera," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya