Berita

Komisioner KPU Hasyim Asyari (kanan)/RMOL

Politik

KPU: Selain Memantapkan Demokrasi, Lembaga Survei Bisnis Yang Menjanjikan

SABTU, 09 MARET 2019 | 11:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Keberadaan dan peran lembaga survei dinilai dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, lembaga survei juga merupakan bisnis yang menjanjikan.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Hasyim Asyari di sela-sela diskusi publik bertajuk "Survei dan Demokrasi" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

"Mungkin bukan hanya lembaga survei, tapi juga menjadi konsultan politik dengan instrumen survei. Dan itu bisnis yang sangat menjanjikan," ujar Hasyim.


Dijelaskan, keberadaan lembaga survei pada era sebelum reformasi sangat sulit untuk berkembang. Karenanya, lembaga survei dianggap mampu meningkatkan taraf demokrasi di Indonesia.

"Dalam demokrasi itu ada dua aspek. Partisipasi dan persaingan. Dulu itu ada istilah mayoritas tunggal. Lembaga survei sulit berkembang, barulah setelah era reformasi, mulai gencar melakukan survei," kata Hasyim.

Namun demikian, lanjut Hasyim, apabila masyarakat meragukan profesionalitas dan integritas dari lembaga survei maka dapat melihat dari latar belakang pendidikan dan rekam jejak dari pemilik lembaga survei tersebut.

"Orang-orang yang mengelola survei bisa di-track. Misalkan Denny JA, Saiful Mujani, Djayadi Hanan, sekolahnya apa, skillnya apa, terdidik dan terlatih, oh ya memang dia ahlinya," demikian Hasyim.

Hadir dalam acara tersebut, Prof. Hamdi Muluk (Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia), Abdul Manan (Ketua Aliansi Jurnalis Independen) dan Afrimadona (peneliti senior Populi Center).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya