Komisioner KPU Hasyim Asyari (kanan)/RMOL
. Keberadaan dan peran lembaga survei dinilai dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, lembaga survei juga merupakan bisnis yang menjanjikan.
Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Hasyim Asyari di sela-sela diskusi publik bertajuk "Survei dan Demokrasi" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).
"Mungkin bukan hanya lembaga survei, tapi juga menjadi konsultan politik dengan instrumen survei. Dan itu bisnis yang sangat menjanjikan," ujar Hasyim.
Dijelaskan, keberadaan lembaga survei pada era sebelum reformasi sangat sulit untuk berkembang. Karenanya, lembaga survei dianggap mampu meningkatkan taraf demokrasi di Indonesia.
"Dalam demokrasi itu ada dua aspek. Partisipasi dan persaingan. Dulu itu ada istilah mayoritas tunggal. Lembaga survei sulit berkembang, barulah setelah era reformasi, mulai gencar melakukan survei," kata Hasyim.
Namun demikian, lanjut Hasyim, apabila masyarakat meragukan profesionalitas dan integritas dari lembaga survei maka dapat melihat dari latar belakang pendidikan dan rekam jejak dari pemilik lembaga survei tersebut.
"Orang-orang yang mengelola survei bisa di-track. Misalkan Denny JA, Saiful Mujani, Djayadi Hanan, sekolahnya apa, skillnya apa, terdidik dan terlatih, oh ya memang dia ahlinya," demikian Hasyim.
Hadir dalam acara tersebut, Prof. Hamdi Muluk (Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia), Abdul Manan (Ketua Aliansi Jurnalis Independen) dan Afrimadona (peneliti senior Populi Center).
