Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta mendukung penuh keputusan Gubernur Anies Baswedan melepas saham di PT Delta Djakarta Tbk.
Anggota Fraksi PPP DPRD DKI Rendhika D. Harsono mengatakan, pelepasan saham pemprov di perusahaan pembuat bir tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat.
"Sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat, apalagi alasannya tidak lepas," katanya di Gedung DPRD DKI, Jumat (8/3).
Menurut Rendhika, Fraksi PPP di DPR RI juga sejak lima tahun belakangan gencar memperjuangkan RUU Anti Minuman Keras namun selalu gagal karena tidak didukung beberapa fraksi lain.
"Yang saya katakan fakta loh, bukan hoax. PPP terus berjuang menggolkan RUU Anti Miras tapi diganjal oleh fraksi lainnya di Senayan," bebernya.
Secara pribadi, Rendhika menilai keputusan Anies melepas saham pemprov di PT Delta sudah sesuai dengan janji kampanye dan didukung oleh warga ibu kota.
"Tidak perlu berpolemik dalam persoalan ini. Keputusan Pak Gubernur Anies sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat," katanya.
Rendhika memastikan, bersama seluruh anggota Fraksi PPP DPRD DKI akan mengawal dan mendukung keputusan Anies tersebut.
Mengenai adanya kekhawatiran pelepasan saham di PT Delta akan mempengaruhi penerimaan atau keuangan pemprov, anggota Komisi B itu menegaskan bahwa hal itu opini yang mengada-ada.
"Penerimaan Pemprov DKI tidak hanya dari deviden perusahaan BUMD. Banyak cara yang lebih bermartabat untuk mendapatkan uang. Kami juga di badan anggaran tahu benar dari mana saja dan apa yang bisa kita perbuat untuk memberikan kontribusi bagi Pemprov DKI," jelas Rendhika.
Namun begitu, Rendhika mengingatkan bahwa pelepasan saham di PT Delta harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sehingga tidak ada yang dirugikan.
