Potongan plesetan lagu Mars ABRI yang dinyanyikan Robertus Robet pada aksi Kamisan, pekan lalu, mendadak menjadi perhatian sampai diproses di tingkat kepolisian.
Lagu yang dulunya bagian dari kritik sosial di era 1998 tersebut dapat dikatakan cermin evaluasi ABRI agar berbenah, sehingga dilakukan reformasi yang kini nampak begitu menjadi TNI.
Namu begitu, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha), Azmi Syahputra menilai kurang etis jika lagu kritik tersebut dinyanyikan pada saat ini.
"Isinya dianggap menjadi bagian kelucuan karena tidak selamanya contain kelucuan itu lucu apalagi sampai dilihat dan diikuti anak anak," ujar Azmi Syahputra kepada K
antor Berita Politik RMOL, Jumat (8/3).
Azmi berpendapat, parodi lagu Mars ABRI yang dibawakan dosen Robet di era saat ini cenderung merendahkan. Sebab, lirik dalam lagu tersebut sudah berbeda dengan kondisi TNI kekinian.
"Mendengar nyanyian versi demikian saja anak-anak merasa itu lucu. Terus nanti ikut-ikutan karena dengan perkembangan teknologi, anak-anak sudah pegang smartphone akan cepat dan mudah tersebar di era medsos bgini. Ini kan bisa berdampak panjang," jelasnya.
Ia khawatir jika lagu versi plesetan itu dihapal dan menjadi mindset, berpotensi masalah baru buat bangsa, termasuk personel TNI yang merasa direndahkan.
Ini juga yang semestinya dipertimbangkan oleh dosen RR sebagai akademisi. Menurut Azmi, dosen RR harus objektif, berpikir ilmiah (ajeg) dan holistik.
"Kalau setingkat ilmuwan kritiknya atau berpendapatnya semestinya dapat dilakukan dengan menulis, meneliti atau diseminarkan. Itulah wadah para ilmuwan," terang Azmi.
Azmi pun membenarkan memang seyogyanya Robet meminta maaf dan menyatakan parodi atau lirik lagu yang dibawakannya saat Aksi Kamisan tidak pantas dicontohkan atau dikuti.
"Ini jadi pelajaran buat para akademisi, mari mengisi bangsa dengan hal-hal positif, hentikan kegaduhan hanya buang energi, berpikirlah dan berkaryalah ,kontribusikan ide, gagasan serta solusi untuk kemajuan bangsa yang beradab," demikian Azmi yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
