Berita

Ilustrasi

Politik

Kawal Proyek Infrastruktur, HMI Desak Pemerintah Stop Impor Baja Ringan

JUMAT, 08 MARET 2019 | 00:23 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak pemerintah untuk menghentikan penggunaan baja impor berkualitas rendah sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur yang sedang gencar digalakkan.

"Kami meminta Pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastrukur di seluruh Indonesia menggunakan baja yang standar dan komoditas dalam negeri untuk menjamin pembangunan," kata  Ketua Bidang Lingkungan Hidup Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Abdul Rabbi Syahrir dalam rilis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/3).

Sebagai bentuk komitmen untuk mengawal 9 Resolusi pengelolaan lingkungan hidup untuk Indonesia maju, berdaulat, berkeadilan dan berkelanjutan, menurut Rabbi, penggunaan bahan impor juga bisa berdampak sistemik bagi kesejahteraan rakyat.


"Kami minta Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk menghentikan dan memperketat regulasi bagi bahan baku infrastruktur terutama baja mengingat produksi dalam negeri over stock," kata Robbi.

Dalam rilisnya itu, PB HMI periode 2018-2020 ini juga meminta Pemerintah untuk memastikan semua produksi baja dalam negeri tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan telah memenuhi syarat-syarat produksi ramah lingkungan dan prinsip-prinsip sustainable bussines.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya