Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polisi Bebaskan Robertus Robet

Koalisi Masyarakat Sipil meminta kepolisian membebaskan dan menghentikan proses hukum terhadap dosen dan aktivis HAM Robertus Robet.

"Kami meminta agar kepolisian segera membebaskan Robertus Robet dan menghentikan proses penyidikan," ujar Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, dalam konfrensi pers yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil di LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (7/3).   

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari gabungan akademisi, peneliti, dosen dan mahasiswa. Robet ditangkap di rumahnya sekira pukul 23.45 WIB kemarin dan dibawa ke Mabes Polri dengan tuduhan melanggar UU ITE. Kepolisian menetapkan Robet sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap institusi TNI atas orasinya dalam aksi damai Kamisan di depan Istana Negara.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Bivitri, koalisi menyatakan Robertus Robet tidak bermaksud mendiskreditkan dan menghina institusi TNI, terlebih Robet sudah memberikan klarifikasi disertai permintaan maaf atas orasinya adalam aksi Kamisan di depan Istana Negara.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Bivitri, koalisi menyatakan Robertus Robet tidak bermaksud mendiskreditkan dan menghina institusi TNI, terlebih Robet sudah memberikan klarifikasi disertai permintaan maaf atas orasinya adalam aksi Kamisan di depan Istana Negara.

"Baginya, menempatkan TNI pada jabatan-jabatan pemerntahan sipil artinya menempatkan TNI di luar fungsi pertahanan yang akan mengganggu profesionalitas TNI seperti pada masa Orde Baru," kata Bivitri lagi.

Terkait lagu yang dinyanyikan Robet, Bivitri menegaskan, lagu tersebut tidak ditujukkan kepada institusi TNI. Lagu tersebut lebih merupakan kritik dan mengingatkan peran ABRI pada masa Orde Baru yang terlibat dalam kehidupan politik praktis.

"Lagu itu bukanlah ciptaan Robet dan seringkali dinyanyikan oleh aktifis pada era 1990-an dan populer dinyanyikan di era reformasi sebagai bentuk pengingat bahwa peran politik ABRI pada era Orba dapat mengganggu kehodupan demokrasi dan mengganggu profesionalisme militer," demikian Bivtri.