Bangsa Indonesia akan menggelar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April 2019 mendatang.
Dalam rangka pengamanan pesta demokrasi rakyat itulah, Direktorat Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Latihan Mitigasi Aksi Terorisme Integratif Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi, Polri dan TNI di Lapangan Silang Monas dan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
"Kita melihat, ada pasukan khusus dari Gultor (Kopassus), ada Denjaka (Detasemen Jala Mangkara) dari Angkatan Laut, ada Satuan Bravo 90 dari Angkatan Udara, ada Gegana dari Polri dan semua dinas instansi yang terlibat, kita mesti latih," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol.Suhardi Alius usai acara.
Setiap even-even besar menurutnya tidak menutup kemungkinan adanya gangguan terorisme. Oleh karenanya mesti mempersiapkan diri untuk mengidentifikasi dan melakukan
Standard Operational Procedur (SOP).
"Ini untuk melatih kemampuan kita terintegrasi bagaimana menghadapi situasi jika terjadi aksi terorisme. Sehingga kita tidak terdadak jika ada kejadian," terang Suhardi.
Lebih lanjut mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, langkah-langkah untuk menyiapkan Kesiapsiagaan Nasional sesuai amanat UU 5/2018 tentang Penanggulangan Terorisme harus terus dilakukan. Sebab tidak ada yang tahu kapan dan di mana aksi kelompok teroris dilancarkan.
"Dan cara yang efektif untuk mempertahankan kondisi Kesiapsiagaan Nasional adalah dengan melakukan latihan yang melibatkan semua unsur nasional terkait secara intensif dan konprehensif," jelasnya.
Apalagi lanjut alumni Akpol tahun 1985 ini, sesuai UU tersebut, BNPT adalah
leading sector dalam bidang penanggulangan terorisme yang salah satunya memiliki tugas dalam menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
Pola penanggulangan terorisme di Indonesia sendiri selama ini menggunakan dua metode yaitu pola
soft approach (pendekatan lunak) dan pola
hard approach (penegakan hukum).
“Latihan yang kita laksanakan saat ini merupakan bentuk dari pola
hard approach sebagai penguatan bagi TNI, Polri dan instansi terkait lainnya dalam rangka penanggulangan terorisme," kata mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas.
Suhardi menjelaskan, pemilihan stasiun kereta api sebagai tempat pelatihan mitigasi lantaran salah satu objek vital yang berpotensi menjadi sasaran aksi terorisme.
"Bukan cuma siang saja, malam juga, Bahkan dalam kondisi hujan pun harus kita hadapi. Kalau kita kemarin di bandara, di terminal bus, sekarang di stasiun kereta api. Jadi semua sarana dan prasarana yang kemungkinan menjadi titik titik serangan (terorisme) harus kita antisipasi," kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini menuturkan.
