Kartu Pra Kerja Hilangkan Rasa Keadilan Masyarakat

Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Kartu Pra Kerja untuk menggaji warga negara yang belum memiliki pekerjaan akan menimbukan disinsentif bagi pekerja.

Demikian diungkapkan Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (6/3).

"Terjadi disinsentif itu kira-kira gini, kalau dikasih jaminan bagi mereka yang sedang mencari kerja itu tidak disinsentif bagi mereka yang bekerja," katanya.

Menurut Dahnil, jika kebijakan tersebut dilakukan di Indonesia maka menimbulkan disinsentif bagi masyarakat yang sudah mapan memiliki pekerjaan.

"Artinya apa. Ini berpihak kepada pengangguran tapi tidak berpihak kepada mereka yang bekerja. Ini bisa jadi masalah. Ada yang hilang di situ yaitu keadilan," jelasnya.

Dahnil mencontohkan, saat ini pemerintah masih alpa terhadap hak-hak pekerja. Misalnya seperti tunjangan BPJS dan gaji guru honorer.

"Contoh sederhananya begini, wong Pak Jokowi tidak perhatikan guru honorer kok. Guru honorer yang jadi masalah sekarang, tiba-tiba mau urus pengangguran, dari mana uangnya? Pak Jokowi tidak mampu kok urusi BPJS tapi tiba-tiba mau mengurusi yang pengangguran," ujar Dahnil.