Berita

Aksi guru honorer/Net

Politik

Gaji Guru Saja Sulit, Jokowi Malah Mau Buat Program Baru Gaji Pengangguran

Kartu Pra Kerja Akan Tambah Utang Baru
RABU, 06 MARET 2019 | 00:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritik program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan Calon Presiden petahana Joko Widodo.

Hal itu disampaikan oleh Anggota BPN Moh. Nizar Zahro yang menyebut program Kartu Pra Kerja akan membebani keuangan negara. Sebab, pemegang kartu tersebut tetap digaji meski belum mendapatkan pekerjaan.

"Untuk gaji guru saja kita utang masak Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran? Program ini nantinya akan membebani keuangan negara," ucap Nizar dalam keterangannya, Selasa (5/3).


"Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS adalah 7 juta jiwa. Kalau Jokowi mau kasih gaji Rp 1 juta per orang, maka akan butuh biaya Rp 7 trilun," imbuh Nizar.

Nizar menambahkan, program Kartu Pra Kerja juga bertentangan dengan UU APBN 2019. Sebab dokumen hukum yang telah diteken Jokowi itu tidak mencantumkan pagu anggaran untuk program bagi-bagi kartu.

"Berdasarkan UU 12/2018 tentang APBN 2019 dan Perpres 129/2018 tentang rincian APBN 2019 yang ditandatangani Jokowi, tidak ada tiga program sakti itu. Termasuk Kartu Pra Kerja. Daripada bagi-bagi kartu, Jokowi sebaiknya tunaikan janji tahun 2014, angkat honorer K2 menjadi ASN seluruhnya," ucap politisi Gerindra ini.

Lebih lanjut, Nizar menilai, program Kartu Pra Kerja tidak efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Menurutnya, salah satu solusi atasi pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

"Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," tutupnya.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebutkan pemegang kartu pra kerja akan mendapatkan gaji meski belum mendapatkan pekerjaan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya