Tulung Agung Awali Pekan Kebudayaan Nasional

Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) tengah digencarkan pemerintah untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid menjelaskan, konsep PKN tidak jauh beda dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi  agar berdampak lebih luas dan adanya ruang interaksi budaya yang baik.

Menurut Hilmar, PKN digelar karena melihat kondisi saat ini banyaknya festival kebudayaan, namun masih dirasa kurang solid. Sehingga adanya PKN nanti diharapkan bisa mempersatukan acara-acara kebudayaan yang sudah ada.

"Harapan kami dengan kegiatan tersebut dapat berjenjang dari desa hingga pusat yang terdiri atas kompetisi daerah, kompetisi nasional, konferensi pemajuan kebudayaan, ekshibisi, dan pergelaran karya budaya yang bertujuan membuka ruang interaksi budaya dalam rangka pelestarian sbudaya Indonesia," tegas Hilmar kepada wartawan.

Lebih dari 300 pecinta kebudayaan dari berbagai kota dan beragam profesi, dan latar belakang budaya serta lintas keyakinan mengambil bagian dalam kegiatan kemah Kebangsaan yang diadakan di bumi perdikan Desa Tawangsari, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu-Minggu (23-24/2) lalu.

Selain diskusi kebudayaan, kegiatan Kemah Kebangsaan juga dimeriahkan oleh ragam kesenian tradisional dan Festival Permainan Tradisional.

Pada acara pembukaan, peserta Kemah juga dimanjakan oleh Macapatan Tawangsari, Kethoprak kreasi yang mengangkat kisah 'maniti amukti palapa' dan 'sejarah Abu Mansur' sebagai pendiri perdikan Tawangsari.  Kethoprak dibawakan oleh Sangggar Pariagung.

Tidak hanya di Tulungagung, kata Hilmar, kegiatan PKN semacam ini juga akan diselenggarakan di berbagai daerah, mulai tingkat desa hingga tingkat nasional. Seperti dalam waktu dekat ini di Kabupaten Tasikmlaya, Jawa Barat. Selain itu jgua di Serdang Bedagai, Sumatera Utara serta kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Seluruh rangkaian kegiatan seperti ini merupakan inisiatif yang datang dari masyarakat didukung oleh pemerintah setempat.