Proses pelapasan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di salah satu produsen bir yaitu PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) selangkah lagi akan terealisasi.
Langkah menggabungkan saham milik pemprov bersama salah satu SKPD yaitu Badan Pengelolaan Investasi Penyertaan Modal DKI Jakarta (BPI PM) di bawah satu entitas nama akan mempercepat proses penjualan saham.
Anggota DPD RI, Fahira Idris meyakinkan Gubernur Anies Baswedan bukan tipikal pemimpin yang ingkar terhadap janjinya sendiri.
"Warga Jakarta sudah saksikan langsung, satu per satu janji kampanye direalisasikan. Jadi jangan khawatir, saham bir pasti dijual. Mereka yang sebar fitnah bahwa Pemprov DKI menambah kepemilikan saham mungkin gagal paham, jadi maafkan saja. Mungkin juga mereka belum terbiasa melihat ada pemimpin yang amanah tepati janji,†ujar Fahira dalam keterangannya, Minggu (3/3).
Fahira menerangkan, saat ini yang menjadi titik krusial pelepasan saham bir adalah proses persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia memohon warga Jakara mengawal dan memberi dukungan penuh kepada Gubernur Anies agar mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta menjual saham bir.
Dukungan ini perlu agar DPRD DKI Jakarta mendengar aspirasi sebagian besar rakyat Jakarta yang tidak ingin provinsi yang mereka banggakan punya saham di perusahaan produsen minuman beralkohol.
"Kalau di Pemprov sudah tidak ada masalah. Tinggal bagaimana kita mendorong DPRD DKI Jakarta menyetujui penjualan saham ini. Kita tahu ada beberapa anggota DPRD yang menolak penjualan saham ini. Kita doakan Pak Anies mampu menyakini anggota dewan yang menolak sehingga terbuka hatinya," ujar Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta.
"Namun, jika nanti proses di DPRD bertele-tele, kita warga Jakarta yang setuju saham bir dijual, mungkin harus melakukan sesuatu," imbuhnya.
Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada penambahan saham satu lembar pun di Delta Djakarta. Yang terjadi adalah proses mempercepat penjualan saham dan dilakukan penggabungan saham milik Pemprov (23,34 persen) bersama BPI PM (2,91 persen).
***
