Berita

Direktur Global Future Institute, Hendrajit/RMOL

Politik

Isu Dwifungsi Bermuatan Politis, Jokowi Butuh Dukungan Tentara

SABTU, 02 MARET 2019 | 09:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Keinginan pemerintah menempatkan perwira TNI aktif pada ranah sipil dinilai sebagai upaya politis dengan menggunakan teori trade off (imbal balik). Sebab, keterlibatan perwira TNI aktif di ranah sipil tidak memiliki urgensi apapun menjelang Pemilu.

Demikian disampaikan Direktur Global Future Institute, Hendrajit di Rumah Guntur 49 Jakarta, Jumat (1/3) malam.

"Itu hanya trade off saja, kamu saya masukkan kamu dukung saya. Walaupun bukan tentara ya kan masih aktif, tapi kan keluarganya, harganya kan mahal," ujar Hendarjit.


Pengamat Geopolitik itu juga menegaskan bahwa dia tidak pernah menemui negara manapun di dunia, dimana perwira TNI aktif masuk ke dalam birokrasi. Sekalipun ada, lanjut Hendarjit, mesti dalam keadaan genting dan mendesak.

"Urgensi perwira-perwira aktif di birokrasi ngapain? Ini persoalan perwira aktif didudukkan di birokrasi itu di negara manapun enggak ada," kata Hendarjit.

"Kecuali karena memang kepepet sehingga perlu secara politis meminta dukungan tentara. Tapi itu pun enggak ada belum tentu efektif," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa kebijakan yang diwacanakan pemerintah ini sarat dengan muatan politis kubu petahana menjelang Pemilu 2019.

"Saya lebih melihat ini motif poliknya. Untuk pemilu dia (Jokowi) butuh dukungan tentara, bukan perwira yang dimasukkan (ke birokrasi) yang pada dasarnya sipil," demikian Hendarjit. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya