. Terkait banyaknya Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) TNI yang nonjob alias menganggur, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan agar para perwira tersebut bisa ditempatkan di badan-badan sipil seperti kementerian atau lembaga lain setingkat kementerian.
Usulan itu memunculkan polemik di tengah publik. Ada yang menganggap usulan itu seperti hendak mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti masa Orde Baru dulu, namun ada juga yang menganggap hal sah-sah saja selama untuk kepentingan negara.
Menurut Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha, lebih baik untuk menyiasati kelebihan Pati dan Pamen tersebut lebih baik dibuat Komondo Daerah Militer (Kodam) baru.
"Nah ini kenapa tidak jumlah Kodam itu ditambah. Lebih baik diperluas saja," ungkap Tamliha di komplek DPR, Jakarta, Jumat (1/3).
Menurut dia, di daerahnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan dahulu memiliki Kodam, namun seiring berjalannya waktu, Kalimantan akhirnya disempitkan satu Kodam bernama Tanjungpura. Kemudian pada tahun 2010 ditambah satu Kodam lagi yakni Mulawarman.
"Dulu di Banjarmasin ada Kodam Lambung Mangkurat. Jadi di Kalimantan ada 3 Kodam, Kodam Mulawarman, Lambung Mangkurat dan Tanjungpura," terangnya.
Sehingga menurut dia cara itu efektif untuk menempatkan para Pati dan Pamen yang saat ini nonjob. Hal itu juga bisa diterapkan di daerah lain selain Kalimantan.
"Sekarang di Kalimantan ada 2 Kodam ya tambah lagi satu supaya ada tambah job untuk seorang Bintang Dua menempati Kodam itu. Daripada dia jadi pengangguran politik nanti ikut-ikutan ngatur-ngatur Pilpres," tandasnya.
***
