Berita

Aksi masyarakat Papua/Net

Nusantara

Aksi Masyarakat Papua Di Gedung KPK Nyaris Chaos

JUMAT, 01 MARET 2019 | 17:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Masyarakat Papua kembali menggelar aksi di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (1/3).

Puluhan demonstran yang membangun tenda di depan Gedung KPK dari Masyarakat Peduli Papua (MPP) sempat memanas saat mereka memaksakan diri masuk gedung antirasuah.

Mereka kecewa karena pimpinan KPK tidak kunjung menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enambe pada insiden Hotel Borobudur Jakarta beberapa waktu lalu.


Massa aksi merangsek ke dalam gedung KPK dan terlibat aksi dorong dan nyaris chaos saat massa menggoyang pagar. Kemudian pihak keamanan KPK berusaha menenangkan KPK. Massa juga merasa kesal dan kecewa sehingga melemparkan telur busuk ke arah gedung KPK.

Koordinator aski MPP, Zakeus mengatakan aksi ini sebagai bentuk protes tindakan liar diduga dilakukan oleh KPK terhadap Lukas Enembe.

Bahkan sikap KPK yang terkesan memaksakan kehendak dan menerobos aturan pun membuat seluruh rakyat Papua marah besar.

"KPK jangan seperti preman pasar. Karena dugaan upaya KPK mengkriminalisasi Gubernur Lukas Enembe ini tidak dengan cara beradab namun liar," ujar Zakeus.

Di mata mereka Lukas Enembe sebagai sosok pemimpin yang berani membela kepentingan rakyat Papua. Untuk itu, Ketua KPK Agus Rahardjo beserta jajarannya diwanti-wanti jangan sekali-kali mencoba membuat gaduh Papua. Karena selama ini rakyat Papua sudah hidup damai dan cinta NKRI.

"Lukas Enembe adalah pahlawan rakyat Papua. Lukas bangun Papua dengan aman dan damai," sebut Zakeus.

Mereka memperingatkan KPK jangan lagi mengulangi perbuatan yang sama terhadap Lukas Enembe. Mengingat bila KPK terus memaksakan kehendak maka dapat memicu kericuhan di bumi Cendrawasih.

"Kenapa kami tidak percaya? Ya karena KPK ini kok bisa gagal lakukan OTT. Ini kemudian menimbulkan kecurigaan bagi kami bahwa ada muatan politik di balik tindakan KPK ini," tandas Zakeus.

Pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe bermula dari peristiwa di Hotel Borobodur Jakarta pada 2 Februari 2019.

Saat itu, penyelidik KPK diduga berupaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Lukas Enembe dan jajarannya yang sedang menggelar rapat evaluasi anggaran bersama DPRD Papua dan Kemendagri. Namun, dugaan OTT yang dilakukan penyelidik KPK tanpa bukti permulaan yang cukup itu gagal.

Kejadian ini pun berujung pada pelaporan adanya pengeroyokan terhadap penyelidik KPK oleh pegawai Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya. Atas pelaporan itu, Pemprov Papua melaporkan balik KPK atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai UU ITE. ***

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Pasutri Pura-pura Jadi Korban Begal Gegara Terlilit Utang

Selasa, 14 Juli 2026 | 02:15

Kasus Korupsi Febrie Adriansyah Mendunia

Selasa, 14 Juli 2026 | 02:02

Seleksi JPT Pratama Digugat, GHARIS Seret Pemkot Tangsel ke PTUN

Selasa, 14 Juli 2026 | 01:47

Prabowo Bergerak Cepat Cegah Friksi TNI, Polri dan Kejaksaan

Selasa, 14 Juli 2026 | 01:10

Bongkar Dugaan Bunker Jokowi di Solo dan Karanganyar

Selasa, 14 Juli 2026 | 01:00

DPR Didesak Investigasi Proyek Jarkompenas AirNav

Selasa, 14 Juli 2026 | 00:38

Semifinal Piala Dunia, Iran vs Amerika, Wasitnya Selat Hormuz

Selasa, 14 Juli 2026 | 00:12

Operasi Pendinginan Kapolri-Jaksa Agung Mengaburkan Akuntabilitas Perkara

Selasa, 14 Juli 2026 | 00:00

Pernyataan Juri Ardiantoro soal Pengelolaan Aset Negara di Kemayoran Tuai Apresiasi

Senin, 13 Juli 2026 | 23:54

235 Bus Sekolah Gratis Layani Pelajar Jakarta

Senin, 13 Juli 2026 | 23:40

Selengkapnya